Bima, katada.id – Pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berbuntut aksi penyegelan sejumlah sekolah.
Aksi itu diduga dipicu kekecewaan sejumlah pihak yang mengaku sebagai eks tim sukses (timses) Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Irfan Zubaidy karena calon kepala sekolah yang mereka dukung tidak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik.
Sedikitnya tujuh sekolah dilaporkan sempat disegel pada Rabu (22/7/2026), salah satunya SDN Ragi di Kecamatan Woha.
Menanggapi penyegelan sekolah tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin menegaskan, proses pelantikan kepala sekolah telah dilakukan sesuai aturan dan melalui mekanisme yang berlaku.
“Perlu dipahami, pelantikan para kepala sekolah tersebut sebelumnya telah melewati tahapan dan pertimbangan yang cermat dari Tim Baperjakat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan,” kata Suryadin, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, mutasi dan pelantikan tersebut juga telah memperoleh pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu menjadi dasar bagi Bupati Bima selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menetapkan pejabat yang dilantik.
“Pejabat yang dilantik mencerminkan kebutuhan kelembagaan pemerintah daerah, bukan kebutuhan kelompok tertentu,” tegasnya.
Suryadin mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur yang dialogis dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu pelayanan publik, termasuk penyegelan aset pemerintah daerah yang berdampak pada proses belajar mengajar.
“Aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di daerah ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, Bupati Bima Ady Mahyudi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 274 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Bima.
Pada jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), tiga pejabat yang dilantik yakni M Amin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zainudin sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta M Farid sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Selain itu, sejumlah pejabat administrator dan pengawas juga dilantik, termasuk kepala bagian, camat, sekretaris camat, hingga pejabat pengawas lainnya. Di sektor pendidikan, sebanyak 264 kepala sekolah tingkat SMP, SD negeri, dan TK turut dilantik.
Bupati Ady Mahyudi mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi untuk mewujudkan Kabupaten Bima yang bermartabat, makmur, dan berkelanjutan.
“Jabatan merupakan amanah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Meskipun berada pada jenjang jabatan yang berbeda, seluruh pejabat memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,” kata Ady.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dengan mengedepankan profesionalisme, kolaborasi, dan inovasi, serta menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat percepatan pembangunan. (*)
