Mataram, katada.id- Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi hingga mencopot Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB. Desakan itu mencuat lantaran dugaan bahwa Kepala BI NTB tidak berperan maksimal dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas bawang merah yang kini mengalami anjloknya harga di tingkat petani.
Direktur Laskar Akselerasi NTB, Fahrun, mengatakan harga bawang merah di tingkat petani saat ini hanya sekitar Rp1,5 juta per 100 kilogram. Sementara biaya produksi untuk jumlah yang sama disebut mencapai sekitar Rp2,5 juta.
Kondisi itu kata dia membuat petani harus menanggung kerugian sekitar Rp1 juta setiap 100 kilogram hasil panen. Kerugian semakin berat karena sebagian modal produksi petani berasal dari pinjaman bank maupun rentenir.
“Petani sekarang menjual bawang merah sekitar Rp1,5 juta per 100 kilogram, sementara biaya produksinya mencapai Rp2,5 juta. Artinya petani mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, di mana peran pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas harga pangan?” sentil dia, Kamis Malam (3/9).
Menurut dia, persoalan harga bawang merah mestinya menjadi perhatian serius karena komoditas tersebut berkaitan langsung dengan stabilitas pangan dan inflasi daerah.
Fahrun menilai BI NTB tidak cukup hanya memantau perkembangan inflasi, tetapi harus memiliki respons terhadap gejolak harga pangan melalui koordinasi dan kebijakan bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
“BI punya peran dalam menjaga stabilitas harga dan perekonomian. Ketika harga bawang merah di tingkat petani jatuh sampai tidak mampu menutup biaya produksi, kami mempertanyakan apa langkah konkret BI NTB,” ujarnya.
Tuding BI Tidak Maksimal
Fahrun menegaskan tuntutan evaluasi terhadap Kepala Perwakilan BI NTB bukan semata-mata karena harga bawang merah sedang turun. Menurut dia, persoalannya adalah **tidak terlihatnya peran yang maksimal dalam menjaga stabilitas harga pangan dari sisi produsen.
Dia menilai stabilitas harga tidak boleh hanya diukur dari kemampuan menjaga harga agar tidak melonjak di tingkat konsumen. Pemerintah dan BI juga harus memperhatikan keberlangsungan petani sebagai produsen.
“Jangan hanya ketika harga pangan naik pemerintah sibuk bicara inflasi. Ketika harga di tingkat petani jatuh dan petani mengalami kerugian, harus ada kebijakan untuk melindungi mereka,” kata Fahrun.
Menurutnya, harga yang terlalu rendah di tingkat petani juga dapat mengganggu keberlanjutan produksi. Jika petani terus merugi, mereka dapat mengurangi luas tanam atau meninggalkan komoditas tersebut.
“Kalau petani terus rugi, siapa yang akan menanam bawang merah? Ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi menyangkut keberlanjutan pasokan pangan ke depan,” ujarnya.
Sebut Petani Terjepit Biaya Produksi
Fahrun mengatakan persoalan harga bawang merah semakin kompleks karena petani menghadapi biaya produksi yang tinggi.
Sebagian petani, kata dia, menggunakan pinjaman bank maupun rentenir untuk membiayai pembelian benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, hingga kebutuhan produksi lainnya.
Ketika harga panen berada jauh di bawah biaya produksi, petani tetap harus membayar seluruh kewajibannya.
“Petani sudah menanggung risiko produksi, kemudian ketika panen harga jatuh mereka masih harus membayar utang. Ini yang membuat posisi petani semakin terjepit,” katanya.
Karena itu, Laskar Akselerasi NTB meminta pemerintah dan BI tidak membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa intervensi ketika dampaknya telah mengancam keberlangsungan usaha petani.
Fahrun meminta adanya langkah konkret untuk memperbaiki tata niaga bawang merah, memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan petani, serta memastikan petani memperoleh harga yang wajar.
Desak Presiden Evaluasi Kepala BI NTB
Atas kondisi tersebut, Fahrun meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap Kepala Perwakilan BI NTB.
“Kami meminta Presiden Prabowo mengevaluasi Kepala BI NTB. Dasarnya jelas, kami melihat BI NTB tidak maksimal menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya bawang merah,” tegas Fahrun.
Dia mengatakan evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dan fungsi BI di daerah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok petani.
“Kalau fungsi menjaga stabilitas ekonomi dan harga pangan tidak dirasakan oleh petani, tentu harus ada evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Siapkan Aksi
Laskar Akselarasi NTB bersama elemen Pemuda NTB juga menyatakan siap menggelar aksi di Kantor Gubernur NTB dan Kantor Perwakilan BI NTB.
Aksi akan dilakukan apabila pemerintah dan BI tidak segera menunjukkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan harga bawang merah dan tekanan ekonomi yang dialami petani.
“Kami tidak ingin hanya mendengar janji. Kalau tidak ada langkah konkret, kami akan turun ke jalan. Kami akan menyampaikan langsung tuntutan kepada pemerintah dan BI,” kata Fahrun.
Dia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan harga satu komoditas, melainkan menyangkut keberlanjutan kehidupan petani dan stabilitas pangan NTB.
“Negara harus hadir. Jangan sampai petani menanggung biaya produksi, menanggung utang, menanggung risiko produksi, tetapi ketika harga jatuh mereka dibiarkan menanggung kerugian sendiri,” ujarnya.
Fahrun berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan BI segera duduk bersama untuk mencari solusi atas anjloknya harga bawang merah di tingkat petani.
Menurut dia, menjaga stabilitas harga pangan harus dilakukan secara berimbang, yakni melindungi konsumen dari lonjakan harga sekaligus memastikan petani sebagai produsen memperoleh harga yang mampu menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan yang layak. Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dan penjelasan resmi dari BI NTB menyusul anjloknya harga bawang (*)
