Mataram, katada.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,41 persen pada Triwulan II 2026. Namun, ia mengingatkan agar capaian itu tidak berhenti sebagai angka statistik. Ia berharap capain tersebut benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mirah, pertumbuhan ekonomi perlu diukur dari dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan daya beli.
“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,41 persen pada Triwulan II 2026. Namun, saya menegaskan bahwa pertumbuhan tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pertumbuhan harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta daya beli yang semakin baik,” ujarnya, Melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/9).
Menurut dia, sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi NTB. Sektor tersebut tumbuh 30,57 persen secara tahunan dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar.
Mirah menilai tingginya pertumbuhan sektor pertambangan perlu diikuti dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Ia mendorong agar aktivitas sektor ekstraktif mampu menciptakan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas usaha, hingga keterlibatan pelaku ekonomi daerah dalam rantai pasok.
“Jangan sampai kita hanya melihat tambang tumbuh 30,57 persen, tetapi tidak mengetahui seberapa besar pertumbuhan tersebut menjadi upah bagi pekerja lokal, omzet bagi perusahaan daerah, peluang bagi UMKM, maupun tumbuhnya usaha-usaha baru. Di situlah kita bisa mengukur apakah pertumbuhan benar-benar inklusif,” tegasnya.
Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok
Alumni Universitas Indonesia itu meminta Pemprov NTB memperkuat keterhubungan antara sektor pertambangan dengan ekonomi lokal. Pelibatan UMKM, BUMD, koperasi, dan perusahaan daerah dalam rantai pasok serta pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional pertambangan dinilai perlu diperluas.
Menurut dia, besarnya aktivitas ekonomi di sektor pertambangan semestinya dapat membuka pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan tambang, tetapi ikut berputar di dalam perekonomian daerah.
Selain memperkuat pelaku usaha lokal, Mirah menilai kesiapan tenaga kerja daerah juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu mempercepat program pelatihan vokasi dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Langkah tersebut diperlukan agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan, pengolahan, maupun sektor pendukung lainnya.
Perkuat Sektor Non-Tambang
Di tengah tingginya pertumbuhan sektor pertambangan, Mirah juga mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi NTB. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, penguatan sektor non-tambang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Mirah juga mendorong pemerintah memperluas indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kata dia, perlu dibaca bersama dengan indikator kualitas pekerjaan, perubahan pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, daya beli, serta keterlibatan usaha lokal.
“Manfaat pertumbuhan ekonomi harus diperluas melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, UMKM, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok,” katanya.
Mirah berharap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,41 persen dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi peluang nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya. (*)
