Lombok Utara – Krisis air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai memukul sektor pariwisata. Sedikitnya 300 wisatawan memilih check out lebih awal akibat pasokan air bersih terhenti sejak beberapa hari terakhir.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB sekaligus Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengatakan kondisi tersebut mulai menimbulkan dampak serius terhadap aktivitas pariwisata di salah satu destinasi unggulan NTB itu.
“Ya, catatan kita ada 300 orang sudah memilih check out lebih awal keluar dari Gili Trawangan,” ujar Kusnawan saat dihubungi dari Mataram, Sabtu (5/9/2026).
Pasokan air bersih di Gili Trawangan dilaporkan terhenti total sejak Kamis (3/9) sekitar pukul 00.00 WITA. Sejumlah hotel dan pengelola akomodasi pun terpaksa mencari cara darurat agar kebutuhan sanitasi tamu tetap terpenuhi.
Bahkan, sejumlah hotel disebut menguras kolam renang untuk memenuhi kebutuhan air sanitasi.
Upaya mendatangkan air dari daratan Pulau Lombok telah dilakukan. Namun, langkah tersebut menghadapi kendala biaya operasional yang tinggi serta keterbatasan volume air yang dapat dipasok ke pulau wisata tersebut.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena Gili Trawangan sedang memasuki puncak musim kunjungan wisatawan. Dalam kondisi normal, jumlah wisatawan yang berada di kawasan tersebut bisa mencapai lebih dari 3.000 orang per hari.
Para pelaku usaha pariwisata mempertanyakan mengapa persoalan air bersih kembali terjadi. Mereka mengaku selama ini tetap menjalankan kewajiban membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah.
“Kami tidak tahu kondisi ini sampai kapan. Tapi kalau seminggu masih begini, kami tidak tahu lagi, karena kejadian ini bukan kali ini saja terjadi,” tegas Kusnawan.
Pelaku usaha pariwisata telah berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara dan Pemprov NTB untuk mencari solusi. Mereka bahkan menyiapkan langkah membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami dalam waktu dekat akan bersurat ke Presiden untuk menyampaikan persoalan air bersih di Gili ini. Drafnya sudah kami siapkan dan tinggal dikirim ke Jakarta,” katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengembalikan suplai air bersih ke Gili.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak sederhana karena berkaitan dengan aspek lingkungan, regulasi, dan proses hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih.
Namun, pemerintah tidak ingin persoalan regulasi membuat kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata terhenti.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Miq Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, Minggu (6/9/2026).
Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang ada dapat kembali berjalan untuk sementara waktu.
Langkah tersebut disiapkan sebagai solusi transisi sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum sesuai ketentuan.
Miq Iqbal mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencari jalan keluar. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan.
Sembari menunggu jaringan kembali normal, Pemkab Lombok Utara melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak krisis air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
