Lombok Utara, Katada.id – Krisis air bersih di Gili Trawangan kembali menjadi sorotan. DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi kerja sama penyediaan air bersih antara PDAM dan PT TCN.
Pasokan air yang terhenti sejak 2 September 2026 dinilai mulai mengganggu aktivitas pariwisata dan pelaku usaha.
Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah mengatakan penghentian suplai berdampak langsung terhadap masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan. Bahkan, sejumlah wisatawan disebut memilih meninggalkan kawasan tersebut karena kebutuhan dasar air bersih tidak terpenuhi.
Hakamah juga mempertanyakan langkah darurat Pemkab KLU yang berencana mengangkut air dari Muara Putat ke kawasan Gili. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas angkutan, waktu distribusi, hingga sumber anggaran yang digunakan.
“Berapa kapasitas air yang bisa dibawa dalam sekali angkut? Itu jelas memakan waktu dan biaya besar. Sumber anggarannya dari mana?” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Untuk jangka pendek, DPRD KLU mendorong pemerintah mengambil langkah diskresi berupa perpanjangan izin operasi PT TCN selama satu hingga tiga bulan. Langkah tersebut dinilai penting agar suplai air kembali berjalan sembari pemerintah menyiapkan solusi permanen.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Hakamah meminta Pemkab KLU tidak terus bergantung pada satu korporasi. Ia mendorong pembangunan jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok menuju Gili Meno hingga Gili Trawangan menggunakan APBD dan dikelola penuh PDAM.
Menurutnya, ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan keberlangsungan pariwisata Gili. Kawasan tersebut disebut berkontribusi hingga 75 persen terhadap PAD sektor pariwisata KLU.
“Kalau sekitar 300 wisatawan memilih hengkang karena tidak ada air, target PAD bisa anjlok. Citra pariwisata juga ikut terdampak,” tegasnya. (ham)
