Mataram, katada.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI-M), Fardilah AR mendesak Gubernur NTB untuk serius memperjuangkan jalan rusak di kecamatan Soromandi, Bima.
Fardilah mengatakan hasil audiensi pada Rabu, 3 Juni 2026, bersama Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan Setda NTB Yusron Hadi, Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya, serta Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB Rizali Amin.
”Dalam audiensi tersebut, muncul komitmen pembangunan ruas Jalan Pantura Sampungu Soromandi, melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan nilai yang disebut mencapai Rp48 miliar,” kata Fardilah pada wartawan, Jumat (25/9).
Namun bagi dia, angka dan pernyataan tersebut belum cukup sebelum diterjemahkan menjadi kepastian anggaran, dokumen, dan pekerjaan fisik di lapangan.
Bagi HIMSI Mataram, kata Fardilah, tahap pengajuan yang dilakukan oleh gubernur NTB melalui dinas PUPRPKP NTB belum masuk tahapan Verifikasi BBPJN/BPJN selama tenggang waktu 3 bulan pengusulan (19/6/26–24/9/26).
”Masyarakat Soromandi sudah terlalu sering mendengar janji pembangunan tanpa kepastian realisasi. Pengalaman masa pemerintahan sebelumnya menjadi alasan mengapa setiap komitmen pemerintah harus diuji secara terbuka,” kata dia.
Keraguan tersebut semakin jelas ketika Pemerintah Provinsi menyampaikan bahwa pembangunan jalan Soromandi harus diperjuangkan melalui pemerintah pusat.
Sejak awal, HIMSI-M mendorong agar pemerintah daerah memberikan kepastian melalui kemampuan APBD Perubahan 2026.
Karena itu, HIMSI-M tidak akan berhenti menyampaikan kritikan pada janji Pemprov NTB pada tanggal 03 Juni 2026 lalu.
Bagi kami, persoalan ini bukan hanya meminta pembangunan jalan, tetapi juga menguji komitmen pemerintah terhadap Pemerataan Pembangunan, janji yang dihadirkan dan benar-benar memiliki bentuk kepastian sikap.
Ia mengatakan HIMSI Mataram tidak membutuhkan janji baru. Soromandi hanya membutuhkan kepastian pembangunan. “Masyarakat soromandi sudah 30 tahun hidup dengan kondisi jalan rusak parah,” kata dia.
Ia menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang memberikan janji pembangunan tanpa bukti nyatanya.
”Janji pembangunan terus berganti dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Kelu-kesah ini nantinya akan terakumulasi menjadi gerakan besar jika Pemprov NTB terus-menerus tidak memberikan kepastian Pembangunan,” tutup dia. (*)
