Mataram, katada.id – Skandal dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Dompu berinisial K dari Partai Hanura kini memasuki fase krusial. Pascalaporan LSM ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Dompu, publik kembali disuguhi potongan bukti baru—mulai dari tangkapan layar percakapan hingga rekaman suara (voice note) yang beredar berantai.
Penyebaran bukti secara bertahap dan sporadis di ruang publik ini berbahaya. Ia tidak hanya membunuh karakter secara perlahan, tetapi juga menyedot energi publik serta merusak citra lembaga legislatif. Di sinilah sikap gentleman dan ketegasan moral teradu diuji.
Dua Pilihan Ksatria: Mengaku atau Lawan
Di tengah simpang siur informasi, teradu sebenarnya hanya memiliki dua opsi etis yang harus diambil secara cepat dan transparan.
Jika percakapan dan rekaman suara yang beredar memang autentik, langkah paling terhormat adalah mengatakannya secara jujur kepada publik dan mengundurkan diri. Dalam etika politik modern, mengakui kesalahan serta mundur dari jabatan publik bukan bentuk kekalahan, melainkan tindakan ksatria untuk menjaga martabat pribadi, keluarga, dan lembaga DPRD.
Sebaliknya, jika bukti-bukti digital tersebut adalah rekayasa, manipulasi, atau bentuk pembunuhan karakter (character assassination), teradu tidak boleh hanya diam atau berlindung di balik narasi pasif. Hadir secara terbuka, lakukan klarifikasi menyeluruh (full disclosure), tunjukkan bukti pembanding, dan tempuh jalur hukum tegas terhadap penyebar fitnah.
Hentikan “Drama” Buka-Bukaan Bukti di Publik
Sikap mengulur waktu atau sekadar membantah tanpa substansi hanya akan memicu bola liar. Penyebaran isi chatting dan voice note secara berkala di media sosial membuat kasus ini bergeser dari ranah pemeriksaan etik menjadi pengadilan massa yang spekulatif.
Publik butuh kepastian, bukan drama berseri.
BK DPRD Dompu dan Partai Hanura memang memiliki prosedur kelembagaan untuk memproses laporan ini. Namun, keberanian personal teradu untuk bersikap jujur dan tegas jauh lebih penting untuk menghentikan bias informasi yang makin melebar.
Jabatan publik membawa konsekuensi moral yang tinggi. Masyarakat Dompu berhak mendapatkan figur wakil rakyat yang berani bertanggung jawab atas perilakunya baik secara hukum, etika, maupun moralitas publik.
Apakah dugaan ini fakta yang harus diakui, atau fitnah yang harus dilawan? Jawabannya ada pada keberanian teradu untuk bersikap terbuka hari ini, bukan menunggu seluruh isi ponsel terbongkar di media sosial. Sebab dalam politik, keraguan dan sikap tidak tegas adalah bentuk pengakuan yang tertunda. (*)
