Mataram, katada.id — Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bahwa pembangunan harus berkeadilan dan Lombok-Sumbawa tumbuh bersama mendapat respons Anggota DPRD NTB H. Maman Aminurlah.
Legislator yang akrab disapa Aji Maman itu mengapresiasi pernyataan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keadilan pembangunan tidak cukup berhenti pada kata-kata.
“Alhamdulillah kalau Bapak Gubernur punya omongan begitu,” kata dia saat dimintai pandangannya, kemarin, Senin (5/10).
Menurut eks Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini, komitmen pemerataan pembangunan harus dapat dilihat dari kebijakan dan keberpihakan anggaran, terutama terhadap wilayah Pulau Sumbawa yang selama ini masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar.
Aji Maman bahkan mempertanyakan posisi Gubernur NTB saat Kabupaten Bima menghadapi bencana banjir beberapa waktu lalu.
“Banjir membuat jalan rusak, jembatan patah, sawah pertanian tergenang, di mana nurani Gubernur NTB saat itu?” sentilnya.
Politisi PAN dari Dapil Kabupaten Bima, Kita Bima dan Dompu menegaskan bahwa kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov NTB untuk menunjukkan bahwa prinsip keadilan pembangunan benar-benar berlaku bagi seluruh wilayah.
Menurutnya, masyarakat di Pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pembangunan harus berkeadilan, tetapi membutuhkan kehadiran pemerintah ketika infrastruktur dan sumber penghidupan mereka mengalami kerusakan.
“Kalau bicara keadilan pembangunan, mari kita lihat bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan. Jangan sampai keadilan itu hanya menjadi slogan,” ujarnya.
Aji Maman kemudian mempertanyakan kebijakan fiskal Pemprov NTB, khususnya dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Pulau Sumbawa.
Ia menyoroti kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu yang menurutnya masih menghadapi persoalan kerusakan cukup serius.
“Jalan provinsi yang paling banyak rusak di Bima dan Dompu. Di mana anggaran perbaikan untuk tahun anggaran 2025–2026?” tanyanya.
Pertanyaan tersebut, kata dia, penting dijawab secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Menurut politisi PAN in, persoalan pembangunan di Pulau Sumbawa tidak hanya muncul ketika proyek dilaksanakan.
Ia menilai sejak proses perencanaan pembangunan, Pulau Sumbawa, khususnya Bima dan Dompu, masih belum mendapatkan perhatian yang sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Sejak perencanaan, Pulau Sumbawa, khususnya Bima dan Dompu, sudah terabaikan. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Karena itu, Aji Maman meminta Gubernur NTB melakukan evaluasi terhadap pola perencanaan pembangunan daerah. Ia mendorong agar penyusunan program dan penganggaran benar-benar berbasis kebutuhan serta kondisi faktual setiap wilayah.
Sebelumnya dalam kunjungan kerja di Sumbawa kemarin, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keadilan pembangunan NTB.
Miq Iqbal menegaskan pembangunan NTB harus berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Pembangunan di NTB harus berkeadilan. Lombok dan Sumbawa harus tumbuh bersama,” tegas Iqbal. (*)
