Mataram, Katada.id – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 di era kepemimpinan Ketua KONI NTB Mori Hanafi.
Audit ini setelah muncul desakan dan protes dari sejumlah elemen masyarakat dan kepemudaan yang meminta Inspektorat NTB turun tangan mengaudit penggunaan anggaran KONI dan penyelenggaraan Porprov NTB 2026.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman menegaskan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran daerah yang digunakan dalam event olahraga empat tahunan tersebut.
Menurut Budi, audit diperlukan untuk memastikan penggunaan uang negara berjalan transparan dan sesuai dengan peruntukannya.
“Kalau penggunaan anggaran APBD, pasti kita audit. Murni untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran tersebut sesuai peruntukannya atau tidak,” kata Budi, Selasa (18/8/2026).
Porprov NTB 2026 diketahui mendapat suntikan dana hibah sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.
Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pemerintah merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah. Karena itu, audit terhadap penggunaan anggaran Porprov menjadi bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Cakupan pemeriksaan nantinya akan dilakukan secara menyeluruh,” terangnya.
Inspektorat akan menelusuri proses pertanggungjawaban anggaran sejak tahap perencanaan, pencairan, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.Namun, ia menegaskan audit yang dilakukan Inspektorat NTB akan dibatasi pada aspek tata kelola keuangan.
“Ranah kami di keuangan. Kalau terkait dengan yang non-anggaran, seperti dinamika kerusuhan antar-kontingen maupun persoalan internal organisasi, itu bukan ranah kami,” ujarnya.
Dengan demikian, pemeriksaan nantinya akan berfokus pada bagaimana dana APBD tersebut direncanakan, disalurkan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara.
Rencana audit tersebut muncul berdekatan dengan momentum pemilihan ketua KONI NTB.
Kondisi itu kemudian memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa pemeriksaan terhadap anggaran Porprov NTB 2026 berpotensi dikaitkan dengan kepentingan politik organisasi.
Budi Herman membantah anggapan tersebut. “Itu sudut pandang teman-teman saja yang melihat kondisi. Kalau bagi kami tidak ada. Kami murni pengawasan anggaran,” tegasnya.
Ia memastikan Inspektorat NTB tidak memiliki kepentingan terhadap dinamika organisasi KONI NTB maupun proses pemilihan kepengurusan.
“emeriksaan dilakukan semata-mata karena terdapat penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD,” tegasnya.
Saat ini, Inspektorat NTB masih melakukan penyusunan jadwal internal untuk pelaksanaan audit. Tim khusus untuk pemeriksaan tersebut juga belum dibentuk secara resmi.
Selain itu, laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak penyelenggara Porprov NTB 2026 belum diterima secara resmi oleh Inspektorat NTB.
“Kami akan turunkan tim audit secara bertahap. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kalender program kerja pengawasan tahunan Inspektorat NTB,” tandasnya. (*)
