Bima, katada.id— Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai direalisasikan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 13 desa pesisir ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP dari 16 usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bima kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Salah satu lokasi bahkan ditetapkan sebagai KNMP Hub atau kawasan utama, yakni Desa Rompo, Kecamatan Langgudu. Hal ini diungkap
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Tajuddin. Ia mengatakan program tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kehadiran program strategis KNMP ini ditujukan untuk memperkuat sektor perikanan, menggerakkan perekonomian, mendorong kemandirian, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata dia Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, pembangunan KNMP dirancang dengan pendekatan terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur pendukung usaha perikanan hingga kebutuhan nelayan dari hulu ke hilir.
Ia menegaskan Program tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Pemkab Bima sebelumnya telah melakukan pemaparan langsung mengenai potensi sektor kelautan dan perikanan daerah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan bersama jajaran pejabat eselon I kementerian tersebut pada Februari 2026.
Pemaparan itu dilakukan Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Tajuddin dan sejumlah kepala bidang terkait.
Setelah itu, kata dia Pemkab Bima menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan kepada KKP. Salah satu aspek penting yang dipenuhi adalah ketersediaan lahan yang telah melalui kesepakatan di tingkat desa dan diperkuat oleh tim Kabupaten Bima dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima.
“Usulan tersebut selanjutnya mendapat respons positif Kementerian KKP dan telah menurunkan tim untuk melakukan survei kelayakan yang disusul oleh tim topografi pada lokasi sasaran,” jelas Tajuddin.
Tahapan pembangunan kemudian dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi kegiatan pada awal Agustus 2026.
Pembangunan tahap pertama berupa infrastruktur dasar KNMP mulai dikerjakan pada awal September 2026. Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh tim pelaksana atau perusahaan yang telah ditetapkan Kementerian KKP, dengan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
Setelah infrastruktur dasar selesai, program akan dilanjutkan dengan pengadaan kapal, alat tangkap serta berbagai kebutuhan nelayan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima ini mengungkapkan Total anggaran untuk pengadaan KNMP mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Ia juga memaparkan bahwa tiga desa lainnya, yakni Desa Piong, Desa Sangia dan Desa Lambu, masih menunggu penetapan lebih lanjut dari Kementerian KKP.
Bupati Bima Ady Mahyudi berharap kehadiran KNMP memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana perikanan, program tersebut diharapkan membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan.
Pemkab Bima juga mendorong agar bahan dan material yang digunakan dalam pembangunan sedapat mungkin berasal dari wilayah masing-masing. (*)
