Bawaslu KLU: Waspada Jangan Terjebak Politik Uang Dalam Pemilihan Serentak tahun 2024

Halo Sahabat Bawaslu Lombok Utara!

Ternyata Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Pemilihan Serentak 2024 sama-sama di Pidana ?

Ingat jangan coba-coba ya!

Pemberi Dan Penerima Suap Menerima Hukuman Yang Sama

1. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
2. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih.
   2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
   menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
   a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
   b.Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
   c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana Pasal 187 A
   1. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
   Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar
   tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana
   dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
   puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).
   2. Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).