Mataram, katada.id – Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait jadwal Musyawarah Daerah (Musda) V Demokrat NTB beredar. Dalam dokumen tersebut, Musda yang akan digelar melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dijadwalkan berlangsung Jumat, 18 September 2026.
Informasi tersebut tertuang dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor 61/SK/DPP.PD/IX/2026 tentang penetapan jadwal Musda DPD Partai Demokrat NTB V melalui musyawarah luar biasa.
Berdasarkan dokumen yang beredar, pelaksanaan Musda V Demokrat NTB dijadwalkan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, pada Jumat, 18 September 2026.
Surat tersebut tertanggal 5 September 2026. Dokumen itu disebut ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Sementara itu, Ketua Plt. Partai Demokrat NTB, Letkol Inf. (Purn.) Si Made Rai Edi Astawa saat di konfirmasi wartawan mengenai kegiatan Musda V partai. Ia mengatakan penyampaian Musda akan di sampaikan oleh panitia.
”Penyampaian waktu Musda NTB secara resmi kepada umum/masyarakat akan disampaikan oleh Panitia SC Musda,” jawab Si Made Rai saat diwawancarai wartawan, Minggu (13/9).
Ia mengatakan SK DPP partai Demokrat yang beredar yang pelaksanaannya 18 September 2026 merupakan produk internal menjadi dasar panitia bekerja.
”Apabila selama tahap persiapan, ada hal yang belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan untuk diselenggaranya Musda, SK akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya,” kata purnawirawan ini.
Ia berharap pemberitaan tentang waktu pelaksanaan Musda partai berlambang bintang segi tiga merah putih dengan latar biru itu menunggu informasi resmi dari panitia.
”Media juga akan diundang ke DPD atau tempat lain yang ditentukan panitia. Mohon memuat berita tentang Musda NTB kapan akan digelar, menunggu pengumuman resmi dari Panitia yang berwenang,” jelas dia.
Penetapan jadwal tersebut menjadi bagian penting dari proses konsolidasi internal Demokrat di NTB. Musda V nantinya menjadi salah satu tahapan dalam menentukan kepemimpinan partai di tingkat provinsi. (*)
