Bima, katada.id – Pabrik garam senilai Rp 10 miliar yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut masih mengalami kerugian sejak mulai beroperasi pada 2025.
Penyebabnya, pemasukan dari penjualan garam belum mampu menutupi biaya operasional, terutama beban listrik yang harus dibayar setiap bulan.
“Sebenarnya rugi, beban listrik harus dibayar setiap bulan, sedangkan pemasukannya tidak sebanding dengan pesanan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, beberapa waktu lalu.
Pabrik garam tersebut dibangun KKP pada 2024 dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar dan mulai beroperasi pada Maret 2025. Pengelolaannya diserahkan kepada koperasi petambak garam.
Namun, menurut Muslim, koperasi menghadapi keterbatasan modal kerja sehingga produksi hanya dilakukan ketika ada pesanan dari pembeli. Akibatnya, aktivitas pabrik tidak berjalan secara berkelanjutan.
“Koperasi hanya mengolah kalau ada pesanan, misalnya dari Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, atau Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam satu bulan pabrik dapat beroperasi penuh, tetapi pada bulan berikutnya bisa berhenti total karena tidak ada permintaan pasar. Kondisi tersebut membuat pendapatan tidak mampu menutup biaya operasional yang tetap harus dikeluarkan.
Muslim memperkirakan kerugian akan terus berlanjut apabila pola pengelolaan tidak segera dibenahi. “Bisa jadi rugi lagi. Karena itu kami menyiapkan beberapa opsi penyelesaian,” katanya.
Selain persoalan keuangan, Dislutkan NTB juga menyoroti risiko kerusakan aset akibat mesin yang terlalu lama tidak digunakan. Peralatan pengolahan garam dinilai berpotensi mengalami korosi apabila pabrik sering berhenti beroperasi.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati, pabrik ini harus terus digerakkan. Kalau terlalu lama berhenti, peralatannya berpotensi mengalami korosi,” ujar Muslim.
Padahal, kapasitas produksi pabrik dinilai cukup besar. Dalam kondisi optimal, fasilitas tersebut mampu mengolah hingga 24 ton garam per hari. Selama ini, produksi umumnya hanya dilakukan untuk memenuhi pesanan dengan volume rata-rata di atas 10 ton.
Muslim menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan bahan baku maupun kapasitas produksi, melainkan model bisnis yang belum mampu menjamin keberlangsungan operasional pabrik.
Karena itu, Dislutkan NTB mendorong perubahan pola pengelolaan dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan finansial dan pengalaman mengelola industri.
Menurutnya, koperasi tetap dapat menjadi pemilik melalui skema penyertaan saham, sementara operasional dijalankan oleh manajemen profesional.
“Koperasi cukup dikonversi menjadi pemegang saham. Tanah dan aset dihitung nilainya, lalu dikelola pihak ketiga yang profesional. Koperasi nantinya menerima dividen setiap tahun,” jelasnya.
Muslim mengatakan konsep serupa pernah diterapkan pada pengelolaan pabrik lain yang sempat berhenti beroperasi selama bertahun-tahun dan berhasil kembali berjalan.
Dislutkan NTB juga telah meminta Pemerintah Kabupaten Bima berperan sebagai pembina koperasi agar proses komunikasi dan pembenahan pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB tidak berencana mengambil alih pengelolaan pabrik garam tersebut. Fokus pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat kelembagaan koperasi dan mencari formulasi terbaik bersama pemerintah pusat.
Menurut Muslim, tujuan utama bukan hanya menyelamatkan pabrik dari kerugian, tetapi juga memastikan hasil produksi garam petambak di Bima terserap secara maksimal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan petambak.
“Sekarang dibutuhkan adalah manajemen profesional agar usaha ini benar-benar hidup dan memberi manfaat bagi petambak garam,” pungkasnya.
