Mataram, katawa.id – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyiapkan indeks kesehatan desa sebagai instrumen baru untuk mendukung program Desa Berdaya. Langkah ini difokuskan pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas pariwisata berbasis masyarakat desa.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengatakan indeks kesehatan desa akan menjadi panduan intervensi kesehatan yang lebih terukur. Program ini mulai diterapkan di 40 desa sebagai tahap awal.
“Indeks ini menjadi instrumen intervensi kesehatan transformatif untuk mendukung penuntasan triple agenda,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu fokus utama adalah perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dikes NTB juga mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui jejaring puskesmas hingga posyandu.
“Layanan makanan bergizi akan ditingkatkan hingga seratus persen untuk kelompok rentan karena sangat berkorelasi dengan penurunan stunting,” jelasnya.
Selain persoalan gizi, Dikes NTB juga menyoroti tingginya konsumsi rokok yang dinilai berkontribusi terhadap kemiskinan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.
“Konsumsi rokok itu nomor dua setelah beras. Ini menjadi faktor kemiskinan dan menurunkan produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah mendorong penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di berbagai tempat, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, hingga kawasan wisata. Bahkan, program Desa Berdaya akan diintegrasikan dengan inisiatif kampung bebas asap rokok.
Di sisi lain, Dikes NTB juga memperkuat layanan kesehatan transformatif, termasuk penanganan penyakit menular, tidak menular, dan penyakit baru yang berpotensi muncul.
Untuk menjangkau wilayah terpencil, Pemprov NTB meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di Pulau Sumbawa. Rumah Sakit Manambai ditingkatkan menjadi tipe B agar dapat menangani pasien jantung, stroke, dan cuci darah. Selain itu, RSUP Kota Bima ditargetkan mulai melayani kasus serupa pada Juni mendatang.
Bagi pasien rujukan ke Pulau Lombok, pemerintah juga menyiapkan rumah singgah serta menggratiskan biaya penyeberangan ambulans.
Dikes NTB berharap berbagai intervensi ini dapat mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan mendukung terwujudnya NTB sebagai destinasi wisata berstandar dunia dengan sistem layanan kesehatan yang kuat.
