Dompu, katada.id – Pembangunan Pelabuhan Kilo, Kabupaten Dompu, disorot kelompok pemuda setempat. Mereka menilai pelaksanaan pembangunan belum mengakomodasi sumber daya manusia (SDM) lokal secara optimal.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Irfan Kilat, S.Sos., mengatakan pembangunan Pelabuhan Kilo semestinya memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dan merasakan manfaat ekonomi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Kilo, tetapi pembangunan harus menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai pelabuhan berdiri di tanah kami, tetapi masyarakat Kilo justru tidak mendapatkan ruang yang layak untuk bekerja dan berusaha,” tegas Irfan.
Dia meminta pemerintah dan pihak terkait membuka lebih banyak kesempatan bagi tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, serta penyedia jasa dari masyarakat sekitar.
“Masyarakat lokal memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Anak-anak muda Kilo harus diberi ruang untuk bekerja. Pelaku UMKM harus diberi kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat aktivitas ekonomi berjalan, sementara mereka sendiri tidak ikut menikmati manfaatnya,” lanjutnya.
Selain persoalan tenaga kerja dan peluang usaha, pemuda Kilo turut menyoroti aspek lingkungan. Mereka meminta seluruh kajian dan kewajiban lingkungan dalam pembangunan pelabuhan benar-benar diperhatikan.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Kajian serta kewajiban lingkungan harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Kami ingin memastikan lingkungan di sekitar Pelabuhan Kilo tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak buruknya,” ujar Irfan.
Pemuda Kilo juga mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah, pihak pelaksana atau pengelola pelabuhan, dan masyarakat. Menurut mereka, keterlibatan warga diperlukan agar pembangunan pelabuhan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Sekali lagi, kami tidak anti-pembangunan. Kami justru ingin pembangunan Pelabuhan Kilo menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat Kilo. Tetapi kalau masyarakat lokal tidak mendapatkan prioritas, UMKM tidak diberi ruang, dan persoalan lingkungan diabaikan, maka kami akan terus menyuarakan aspirasi ini secara terbuka dan konstitusional,” tegas Irfan.
“Pelabuhan Kilo adalah bagian dari masa depan masyarakat Kilo. Karena itu, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari masa depan tersebut, bukan hanya menjadi penonton,” pungkasnya. (*)
