Lombok Utara, Katada.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan menjadi penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemerintah daerah mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUM Desa Bersama (BUMDesma) masuk dalam rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Business Matching Kerja Sama BUMDes/BUMDesma dengan SPPG se-Kecamatan Tanjung Tahun 2026 di Aula Kantor Camat Tanjung, Rabu (19/8/2026).
Forum itu mempertemukan pengelola BUMDes dengan SPPG untuk membuka peluang kerja sama penyediaan sejumlah kebutuhan pangan program MBG.
Kepala DP2KBPMD KLU Atmaja Gumbara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat keberlanjutan usaha BUMDes.
Salah satu caranya dengan membangun kemitraan dengan pihak ketiga atau lembaga usaha yang memiliki kebutuhan produk secara berkelanjutan.
“Ini salah satu bentuk upaya pemerintah daerah melalui Dinas P2KBPMD untuk mendorong penguatan ekonomi lokal desa dengan melakukan fasilitasi kerja sama antara BUMDes, BUMDesma dengan SPPG yang ada,” katanya.
Menurut Atmaja, program MBG tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak. Perputaran anggaran program tersebut juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat desa.
Kebutuhan SPPG seperti beras, telur, ayam, dan bahan pangan lainnya berpotensi dipenuhi dari produk lokal. Sejumlah BUMDes di KLU bahkan telah mengembangkan usaha ayam petelur dan ayam pedaging.
“Intinya bagaimana memanfaatkan produk lokal, potensi yang ada di Lombok Utara. Kebetulan BUMDes ini ada usaha ayam petelur, kemudian beras juga. Itu supaya ekonomi lokal desa, sirkulasi ekonomi di desa bisa berjalan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perwakilan BUMDesma dengan koordinator wilayah SPPG. Di Kecamatan Tanjung terdapat sembilan SPPG yang menjadi bagian dari kerja sama awal tersebut.
Atmaja menjelaskan, MoU menjadi payung awal sebelum ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS). Nantinya, setiap kerja sama akan membahas lebih detail mengenai jenis produk, harga, kualitas, volume, hingga mekanisme pasokan.
“Tidak semua kebutuhan SPPG akan disuplai BUMDes. Ada beberapa item yang memang mampu disediakan. Tergantung apa yang dibutuhkan dan apa yang mampu disiapkan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah BUMDes di beberapa kecamatan telah melakukan kerja sama dengan SPPG. Namun, pola tersebut masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong kerja sama tersebut agar lebih terstruktur. Kecamatan Tanjung dipilih sebagai salah satu lokasi awal karena memiliki sembilan SPPG yang dapat menjadi pasar potensial bagi produk desa.
Atmaja berharap pola tersebut dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di KLU. Program MBG diharapkan tidak hanya menghadirkan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang membuat uang berputar lebih lama di desa.
“Kita berharap dari adanya program strategis pemerintah pusat melalui program Makan Bergizi Gratis ini, di samping meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, juga bisa memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi lokal desa,” pungkasnya.(ham)
