Mataram, katada.id- Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid (MMF) mengapresiasi rencana bantuan 50 unit kapal tangkap ikan bagi nelayan di Ekas, Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Mirah, bantuan armada tersebut merupakan langkah positif, untuk meningkatkan kapasitas nelayan sekaligus mengoptimalkan potensi perikanan NTB. Namun, penambahan jumlah kapal perlu dibarengi dengan modernisasi teknologi agar bantuan tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
“Nelayan membutuhkan teknologi yang mampu memperluas wilayah tangkap, meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil tangkapan, sekaligus tetap ramah lingkungan,” kata Mirah.
Alumni Universitas Indonesia itu mengungkapkan bahwa kapal berukuran 5–10 Gross Ton (GT) idealnya tidak diberikan secara parsial. Bantuan armada perlu disertai alat bantu penangkapan, sistem navigasi, teknologi pencari ikan, serta sarana penyimpanan hasil tangkapan.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu nelayan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas wilayah tangkap, sekaligus mengurangi biaya dan waktu pencarian ikan.
Minta Perkuat Sarana Pendukung
Senator Mirah menekankan pentingnya penguatan sarana pendukung perikanan di kawasan Ekas. Menurut dia produktivitas nelayan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menangkap ikan, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat fasilitas pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, cold storage, hingga unit pengolahan hasil perikanan.
“Pembangunan sektor perikanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari armada, teknologi penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan, pengolahan hingga akses pasar,” tegasnya.
Keberadaan fasilitas rantai dingin (cold chain), kata dia, penting untuk menjaga kualitas ikan sejak ditangkap hingga dipasarkan. Dengan demikian, nelayan memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih baik dan tidak selalu bergantung pada penjualan hasil tangkapan secara langsung di tingkat lokal.
Dorong Ekas Jadi Sentra Produksi
Anggota DPD RI ini memandang bahwa potensi perikanan Ekas cukup besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi perikanan di NTB.
Karena itu, bantuan 50 kapal harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih besar untuk membangun ekosistem perikanan pesisir yang produktif dan berkelanjutan.
Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah membangun sistem yang menghubungkan nelayan dengan koperasi, pelaku usaha, industri pengolahan hingga pasar modern.
Penguatan rantai pasok tersebut dinilai penting agar nilai ekonomi hasil laut tidak hanya dinikmati pada tahap perdagangan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada nelayan sebagai pelaku utama.
Selain perikanan tangkap, Mirah mendorong pengembangan budi daya laut sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir.
Budi daya ikan dan lobster dapat menjadi alternatif sumber pendapatan nelayan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan aktivitas penangkapan ikan.
Namun, pengembangan budi daya harus didukung ketersediaan benih, pembiayaan, teknologi dan pendampingan kepada masyarakat.
Mirah merumuskan empat aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan perikanan Ekas, yakni modernisasi alat tangkap terintegrasi, pembangunan sentra perikanan terpadu, penguatan rantai pasok dan akses pasar, serta diversifikasi usaha melalui kombinasi perikanan tangkap dan budi daya.
“Potensi perikanan Ekas sangat besar dan harus dikelola secara optimal agar tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi berkembang menjadi sentra produksi perikanan,” katanya.
Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah agar bantuan 50 kapal tidak berhenti sebagai bantuan armada semata.
Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir NTB.
“Saya mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan dukungan menyeluruh demi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir,” tandasnya. (*)
