Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama DPRD menyepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah meningkat sekitar Rp 144,03 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota bersama Bupati KLU Najmul Akhyar dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (8/9/2026). Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026.
Badan Anggaran DPRD KLU menyebut kenaikan belanja ditopang tambahan PAD sebesar Rp 23,5 miliar dan pendapatan transfer Rp 20,4 miliar. Penyesuaian transfer mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.
Tambahan anggaran diarahkan pada sejumlah kebutuhan strategis, terutama pemulihan infrastruktur terdampak bencana. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bertambah Rp 13,8 miliar untuk penanganan jalan pascabencana, termasuk ruas Akar-Akar dan rekonstruksi Jalan Cupek-Sira.
Belanja modal gedung dan bangunan juga meningkat Rp 7 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan kantor BPBD dan interior gedung DPRD. Sementara belanja barang dan jasa bertambah Rp 88,7 miliar.
Pemkab juga menyiapkan Rp 6,8 miliar untuk pembebasan lahan jalan menuju Bangsal, termasuk biaya jasa penilaian. Di sisi lain, BTT dipangkas Rp 1 miliar menjadi Rp 2,127 miliar dan dialihkan untuk memperkuat penanganan banjir serta longsor melalui BPBD.
Selain infrastruktur, kebijakan anggaran diarahkan pada penguatan ekonomi daerah. Hilirisasi pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM menjadi prioritas.
DPRD juga mendorong optimalisasi Perumda PT Tioq Tata Tunaq Berkah sebagai BUMD agar lebih berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Dengan perubahan ini, APBD 2026 diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan pascabencana, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Lombok Utara secara berkelanjutan. (ham)
