Lombok Tengah, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengunjungi dua warga penderita hidrosefalus di Dusun Kreak, Desa Pandan Indah, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pasien mendapat layanan kesehatan dan pendampingan yang berkelanjutan, sekaligus meninjau pelaksanaan Program Desa Berdaya.
Pasien pertama yang dikunjungi adalah Ahmad Yani, pria berusia lebih dari 40 tahun yang menderita hidrosefalus sejak kecil. Akibat penyakit itu, Ahmad Yani tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan hingga kini hanya bisa berbaring karena tidak mampu berdiri maupun berjalan.
Iqbal berbincang langsung dengan keluarga pasien untuk mendengar kondisi yang dihadapi sekaligus memastikan bentuk penanganan yang bisa diberikan pemerintah.
Ayah Ahmad Yani, Safi’i, mengaku terharu atas kunjungan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah datang langsung melihat kondisi anak kami. Ini merupakan pertama kalinya seorang gubernur berkunjung ke rumah kami. Semoga perhatian ini menjadi jalan agar Ahmad Yani mendapatkan penanganan yang lebih baik,” ujar Safi’i.
Setelah itu, Iqbal mengunjungi Nadira Oktavany Putri, bayi berusia delapan bulan yang juga menjalani pengobatan akibat hidrosefalus. Nadira sebelumnya telah menjalani operasi di RSUP Provinsi NTB dan kini kondisinya terus membaik dengan kontrol rutin dua kali dalam sepekan.
Sambil menggendong Nadira, Iqbal meminta keluarga terus menjaga asupan gizi selama masa pemulihan.
“Alhamdulillah, kondisi Nadira sudah jauh lebih baik. Kepalanya tidak lagi membesar seperti sebelumnya. Tetap dijaga makanannya, harus bergizi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap senyum,” pesan Iqbal.
Iqbal mengungkapkan meningkatnya kasus hidrosefalus di NTB menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diterimanya, sedikitnya terdapat 15 kasus hidrosefalus yang ditemukan dalam kurun sekitar satu tahun terakhir di sejumlah daerah, termasuk wilayah Lombok bagian selatan.
Menurutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan para ahli dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian ilmiah guna mengetahui penyebab meningkatnya kasus tersebut.
“Ini menjadi atensi khusus kami. Kami akan berkoordinasi dengan para ahli dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian secara menyeluruh sehingga kita mengetahui penyebabnya dan dapat menyusun langkah penanganan yang tepat,” tegasnya.
Direktur RSUP Provinsi NTB drg. Asrul Sani menjelaskan, kasus Ahmad Yani sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Saat itu, fasilitas kesehatan dan layanan bedah saraf di NTB masih sangat terbatas sehingga penanganan optimal belum dapat dilakukan.
“Untuk kasus yang telah berlangsung puluhan tahun, tindakan operasi memiliki risiko yang sangat tinggi dan tidak banyak mengembalikan fungsi tubuh. Karena itu, penanganan difokuskan pada perawatan suportif atau palliative care untuk menjaga kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup pasien,” jelas Asrul.
Ia mengatakan RSUP NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan puskesmas setempat agar tim medis dapat melakukan pemantauan kesehatan pasien secara berkala melalui kunjungan ke rumah.
Menurut Asrul, RSUP NTB kini telah memiliki dokter spesialis bedah saraf beserta fasilitas yang memadai untuk menangani hidrosefalus. Karena itu, deteksi dini dan penanganan segera setelah bayi lahir menjadi faktor penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan tumbuh kembang anak.
Selain meninjau pelayanan kesehatan, Iqbal juga mengecek pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Pandan Indah.
Kepala Desa Pandan Indah Maksum mengatakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya dari Pemprov NTB telah dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan melalui program penggemukan 10 ekor sapi dan budidaya 525 ekor ayam petelur yang dikelola masyarakat.
“BKK Desa Berdaya sudah kami cairkan. Saat ini kandang sedang dibangun dan nantinya dikelola oleh masyarakat dengan pendampingan pemerintah desa. Kami berharap program ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Maksum berharap Pemprov NTB terus memberikan pendampingan terhadap pengembangan desa, termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan perbaikan jalan lingkungan.
