Mataram, katada.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana. Hal tersebut disampaikan saat membuka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 26 April 2026 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Udayana, Kota Mataram.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa bencana tidak dapat dihentikan, namun dampaknya bisa ditekan melalui kesiapan yang matang dari seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan. Dengan pengetahuan, latihan, dan sistem yang baik, kita mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi kerugian,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menguraikan bahwa @NTB merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga erupsi gunung api. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam membangun budaya siaga di tengah masyarakat.
Peringatan HKB 2026 yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB, serta didukung Program SIAP SIAGA, melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga pelajar.
Kegiatan diawali dengan “Senam Tangguh” yang diikuti ratusan peserta. Selain meningkatkan kebugaran, kegiatan ini menjadi simbol kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Selanjutnya, BPBD NTB memperkenalkan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB, platform digital yang menyediakan informasi kebencanaan secara cepat dan terintegrasi. Kepala BPBD NTB, Sadimin, menyebutkan bahwa akses informasi yang tepat waktu sangat penting dalam upaya penyelamatan.
Selain itu, sosialisasi Desa Tangguh Bencana (Destana) juga menjadi fokus kegiatan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola risiko bencana secara mandiri. Peserta dibekali pemahaman terkait perencanaan berbasis risiko, pembentukan relawan, hingga penyusunan rencana kontinjensi.
BPBD NTB juga memaparkan kajian ketangguhan pulau kecil yang telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Lombok, serta Pulau Moyo, Pulau Medang, dan Pulau Bungin di Sumbawa. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan khusus bagi wilayah kepulauan dalam menghadapi ancaman bencana.
Upaya penguatan masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi program Desa Berdaya, yang mendorong kemandirian ekonomi dan sosial sebagai fondasi ketahanan pascabencana.
Dalam rangka memastikan inklusivitas, kegiatan ini turut menghadirkan sosialisasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB. Pengurus ULD, Sri Sukarni, menekankan pentingnya perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
“Kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penyelamatan,” ujar Miq Iqbal.
Selain sosialisasi, peringatan HKB 2026 juga dimeriahkan dengan pameran literasi kebencanaan, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Menutup kegiatan, Gubernur kembali mengingatkan bahwa membangun budaya siaga tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi semua pihak.
“Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama,” tandas eks Dubes Indonesia untuk Turki itu. (*)
