Lombok Tengah, Katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kemajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa-desa penyangga. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan infrastruktur pariwisata, tetapi juga harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan saat berdialog dengan masyarakat dan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Raudhatul Maujun, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7).
“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” ujar Miq Iqbal.
Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi landasan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan masyarakat desa penyangga Mandalika ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pariwisata.
Dalam dialog tersebut, masyarakat bersama mahasiswa KKN menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga kebutuhan ruang kreativitas bagi generasi muda. Seluruh masukan itu, menurut Gubernur, akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM), berdasarkan hasil observasi di SDN 1 Sengkol dan SMAN 1 Pujut, menilai fasilitas pendidikan di wilayah tersebut sudah cukup memadai. Namun, mereka menyoroti masih rendahnya motivasi belajar siswa serta terbatasnya keterlibatan tenaga kerja lokal di industri pariwisata Mandalika. Mahasiswa juga mengusulkan pelatihan bahasa Inggris dasar guna meningkatkan daya saing masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov NTB tengah mempercepat pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat desa.
“Setiap tahun kami menargetkan sekitar 40 hingga 45 desa. Program Desa Berdaya merupakan orkestrasi lintas sektor yang menyatukan berbagai intervensi pemerintah. Kami berharap adik-adik mahasiswa KKN juga ikut mengambil bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov NTB juga mulai mengembangkan inovasi pendidikan vokasi melalui konsep Golden Ticket SMK. Program tersebut diawali dengan uji coba di tujuh SMK potensial yang akan dipimpin oleh tujuh kepala sekolah terbaik di NTB dengan insentif khusus.
“Harapannya, lulusan SMK di wilayah selatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata maupun kelautan,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, mahasiswa turut melaporkan masih sulitnya akses layanan kesehatan bagi warga Dusun Grupuk akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka mencontohkan kasus seorang bayi yang terlambat memperoleh penanganan medis karena kendala transportasi.
Merespons laporan tersebut, Miq Iqbal langsung menginstruksikan Direktur RS Mandalika Provinsi NTB untuk mengirim tim medis ke lokasi dan memastikan pasien mendapatkan pelayanan secara gratis.
“Saya sudah meminta Direktur RS Mandalika mengirim tim ke Grupuk, berkomunikasi dengan keluarga pasien, dan membawa pasien ke rumah sakit untuk dirawat tanpa dipungut biaya. Rumah Sakit Mandalika harus benar-benar hadir melayani masyarakat,” tegasnya.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog. Mahasiswa menyoroti pembukaan lahan jagung dan tembakau di kawasan hulu yang dinilai berpotensi meningkatkan sedimentasi dan mengancam ekosistem pesisir.
Menurut Gubernur, persoalan tersebut harus ditangani melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Pariwisata berkualitas sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Kita harus mencari titik temu agar masyarakat tetap memperoleh penghasilan, namun lingkungan juga tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pujut mengusulkan penyediaan ruang publik dan fasilitas olahraga bagi generasi muda sebagai wadah aktivitas positif sekaligus mendukung pengembangan desa wisata.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur menyatakan sebagian fasilitas yang diusulkan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Meski demikian, Pemprov NTB siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi terbaik.
Di akhir dialog, Miq Iqbal juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memperkuat pemberantasan narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
“Persoalan narkoba tidak hanya menjadi tantangan NTB, tetapi juga tantangan nasional. Kami bersama Forkopimda sedang merumuskan langkah-langkah yang lebih tegas dan terintegrasi. Insyaallah dalam waktu dekat arah kebijakan penanganannya akan segera diputuskan,” pungkasnya.
Dialog tersebut turut dihadiri Direktur Utama RS Mandalika Provinsi NTB dr. Oxy Cahyowahyuni, Wakil Ketua IV BAZNAS NTB Ahmad Rusli, jajaran perangkat daerah Pemprov NTB, tokoh agama TGH. Lalu Abdurrahman Athar, serta ratusan mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mataram (Unram), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), dan UIN Mataram. (*)
