Mataram, katada.id – Petani bawang di Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam semakin terpuruk akibat harga jual hasil panen yang jauh di bawah biaya produksi. Khususnya Bawang Merah,di tingkat petani kini hanya dihargai sekitar Rp1,5 juta per 100 kilogram, sementara biaya produksi mencapai Rp2,5 juta.
Kondisi itu membuat petani berpotensi menanggung kerugian sekitar Rp1 juta setiap 100 kilogram hasil panen. Beban semakin berat, lantaran, modal produksi sebagian petani bersumber dari pinjaman bank dan rentenir.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, petani dikhawatirkan kehilangan modal untuk kembali menanam pada musim berikutnya, atau tidak bisa menutup biaya produksi. Dalam jangka panjang, dapat mengancam keberlanjutan produksi bawang dan pasokan pangan di NTB.
Atas kondisi itu, Pemuda NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan NTB segera turun tangan mencari solusi terhadap persoalan harga bawang di tingkat petani.
“Sekarang harga bawang di tingkat petani sekitar Rp1,5 juta per 100 kilogram. Padahal biaya produksi untuk 100 kilogram bisa mencapai Rp2,5 juta. Artinya, petani sudah rugi sebelum menghitung kewajiban pinjaman,” ujar Direktur Laskar Akselarasi NTB, Fahrun melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi harga komoditas. Pemerintah perlu melihat dampaknya terhadap keberlangsungan usaha petani, terutama mereka yang menggunakan modal pinjaman untuk membiayai proses produksi.
“Kalau modalnya pinjaman, utang tetap harus dibayar meskipun harga panen jatuh. Petani akhirnya bukan hanya kehilangan keuntungan, tetapi bisa kehilangan modal dan semakin terbebani utang,” katanya.
Sorot Peran Pemerintah dan BI
Pemuda NTB meminta pemerintah dan BI melihat persoalan bawang secara menyeluruh, mulai dari biaya produksi, pembiayaan petani, harga di tingkat petani, distribusi hingga harga di tingkat konsumen.
BI memang bukan lembaga yang menetapkan harga bawang. Namun, BI memiliki tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk kestabilan harga barang dan jasa. Dalam pengendalian inflasi daerah, BI juga bersinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).
Karena itu, pihaknya menilai stabilitas harga pangan tidak cukup hanya diukur dari rendah atau tingginya harga yang dibayar konsumen. Kondisi produsen juga harus menjadi bagian dari kebijakan pengendalian inflasi.
“Petani juga harus mendapatkan harga yang wajar dan mampu menutup biaya produksi,” ujarnya.
Fahrun mendesak pemerintah memperkuat produksi, distribusi, akses pasar serta pembiayaan pertanian. BI juga didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian dengan skema yang lebih terjangkau.
Tata Niaga Bawang Diminta Diperbaiki
Selain persoalan pembiayaan, pemuda NTB meminta pemerintah mengevaluasi rantai tata niaga bawang dari tingkat petani hingga konsumen.
Pemerintah dinilai perlu memetakan secara terbuka harga bawang pada setiap mata rantai, termasuk harga di tingkat petani, pengepul, distributor hingga pasar.
“Harus diketahui kenapa petani hanya mendapatkan Rp1,5 juta per 100 kilogram ketika biaya produksinya sekitar Rp2,5 juta. Kalau ada selisih harga yang besar di rantai distribusi, itu harus ditelusuri,” desaknya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan stabilisasi harga tidak justru membuat petani menjadi pihak yang menanggung beban terbesar.
“Jangan sampai harga rendah dianggap sebagai keberhasilan mengendalikan inflasi, tetapi petaninya bangkrut dan terlilit utang,” ujarnya.
Ancam Aksi ke Kantor Gubernur dan BI
Laskar Akselarasi menyatakan akan menggelar aksi apabila Pemerintah Provinsi NTB dan BI Perwakilan NTB tidak segera mengambil langkah konkret.
Mereka mengancam turun ke Kantor Gubernur NTB dan Kantor Perwakilan BI NTB untuk mendesak adanya kebijakan yang dapat melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
“Kami akan turun aksi ke Kantor Gubernur NTB dan BI Perwakilan NTB apabila tidak ada langkah konkret. Kami ingin pemerintah dan BI turun melihat langsung kondisi petani,” tegasnya.
Mereka juga meminta pemerintah dan BI membuka ruang dialog bersama petani, perbankan, pelaku distribusi dan pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Menurut mereka, persoalan harga bawang harus segera ditangani sebelum berdampak lebih jauh terhadap kemampuan petani mempertahankan produksi.
“Kalau petani terus rugi, mereka akan kehilangan modal untuk menanam kembali. Kalau produksi terganggu, pada akhirnya masyarakat juga yang akan terkena dampaknya karena pasokan berkurang dan harga bisa kembali melonjak,” tandasnya. (*)
