Bima, Katadata.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima mengkritik narasi “NTB Mendunia” yang digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI menilai narasi kemajuan NTB harus dibuktikan melalui pembangunan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah Bima dan Dompu. Sebab, hingga kini sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut masih mengalami kerusakan yang dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, mengatakan pemerintah tidak boleh hanya membangun citra NTB melalui narasi kemajuan, sementara persoalan infrastruktur dasar di Pulau Sumbawa belum sepenuhnya terselesaikan.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima-Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan, Senin (31/8/2026).
Menurut dia kondisi jalan Provinsi di sejumlah wilayah seperti Wera-Ambalawi, Soromandi, dan Woha perlu menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
Ungkit Penanganan Bencana Banjir
HMI Cabang Bima secara khusus menyoroti kondisi Wera-Ambalawi setelah wilayah tersebut dilanda banjir pada Februari 2025.
HMI mencatat, sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026 telah berlalu sekitar 574 hari. Rentang waktu tersebut dinilai menunjukkan panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan infrastruktur dan penanganan dampak bencana.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan kepastian mengenai langkah pemulihan, terutama terhadap masyarakat yang terdampak langsung bencana serta kerusakan infrastruktur yang ditimbulkannya.
HMI juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB memastikan masyarakat terdampak banjir mendapatkan perhatian, bantuan, dan pemulihan secara tepat sasaran.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Pertanyakan Keberpihakan Pemprov NTB
Dharmawan turut mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wagub Dinda. Menurut dia, kepemimpinan yang telah berjalan lebih dari satu tahun seharusnya mulai menunjukkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah NTB.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal-Dinda: apakah Bima-Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata,” ujar Dharmawan.
Ia menegaskan masyarakat Bima dan Dompu tidak membutuhkan janji pembangunan semata. Menurutnya, kebutuhan masyarakat jauh lebih konkret, terutama terkait infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sehari-hari.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata,” katanya.
Sebut Bima-Dompu Bukan Anak Tiri
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan infrastruktur di wilayah Bima-Dompu sesuai dengan kewenangan pemerintah.
Dharmawan mengatakan pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemerintah harus memastikan masyarakat di Pulau Sumbawa mendapatkan perhatian yang proporsional dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Bima-Dompu bukan anak tiri NTB. Kami bagian dari provinsi ini dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan serta pelayanan pemerintah,” ujarnya.
HMI Cabang Bima menyatakan akan terus mengawal persoalan infrastruktur di wilayah Bima-Dompu. Organisasi tersebut juga meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan kepastian mengenai langkah penyelesaian terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Bagi HMI, keberhasilan pembangunan NTB tidak cukup hanya diukur dari kuatnya narasi tentang NTB yang semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari kondisi jalan, jembatan, akses ekonomi, dan pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat di seluruh wilayah NTB, termasuk Bima dan Dompu. (*)
