Jakarta, katada.id– Direktur Kebijakan Dewan Energi Berkelanjutan Indonesia Center (DEBIC), Nazmul Watan, menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) telah menjadi beban serius bagi keuangan negara. Menurut Dua, Pemerintah harus segera melakukan konversi energi dari LPG ke gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sebagai bagian dari upaya swasembada energi.
Nazmul mengatakan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan sekitar 6–7 juta ton masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan kebocoran devisa negara hingga Rp63,5 triliun per tahun.
“Ketergantungan impor LPG ini bukan hanya masalah energi, tetapi juga masalah fiskal dan kedaulatan ekonomi,” kata Nazmul dalam keterangannya, Selasa (27/12).
Selain impor, negara juga menanggung beban subsidi LPG tabung 3 kilogram yang nilainya diperkirakan mencapai Rp60–80 triliun per tahun. Ia menilai subsidi tersebut menjadi tidak efisien karena sebagian besar LPG yang disubsidi berasal dari impor.
“Subsidi adalah kewajiban negara untuk rakyat. Namun, menjadi tidak adil secara ekonomi ketika yang disubsidi justru energi impor. Dalam situasi ini, negara secara tidak langsung mensubsidi negara lain,” ujarnya.
Nazmul menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kerap mengeluhkan tingginya impor LPG. Menurutnya, keluhan tersebut seharusnya diikuti dengan langkah kebijakan yang konkret dan berani.
“Masalah impor LPG ini sudah berlangsung lama. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan strategis, bukan sekadar keluhan,” katanya.
Ia menilai Indonesia memiliki alternatif energi yang kuat melalui gas alam. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) per Mei 2025, cadangan gas bumi Indonesia tercatat sebesar 51,98 triliun kaki kubik (TCF).
Dengan cadangan tersebut, Nazmul mendorong pemerintah mempercepat program konversi LPG ke LNG, terutama untuk sektor rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembangkit listrik.
“Konversi LPG ke LNG merupakan langkah strategis untuk mengurangi impor, menghemat devisa, memperkuat industri gas nasional, sekaligus meningkatkan kemandirian energi,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemerintah tidak mampu memanfaatkan cadangan gas bumi yang besar tersebut untuk menekan impor LPG, maka masalahnya bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada arah dan kepemimpinan kebijakan energi nasional.
“Bila Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tidak memiliki keberanian maupun visi untuk melakukan transformasi fundamental maka lebih baik yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Iah harus memberi ruang bagi kepemimpinan baru yang benar-benar berpihak pada kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” tegasnya. (*)
