Jaksa Tahan Kades Lingsar Gara-Gara Dana CSR PDAM

1
780
Kades Lingsar Sahyan (baju kuning) menandatangani surat penahanan di Kejari Mataram.

MATARAM-Kejari Mataram memeriksa Kepala Desa (Kades) Lingsar, Sahyan, Senin (12/8). Usai diperiksa, kades yang 2018 lalu menjabat langsung ditahan.

Ia ditahan karena diduga melakukan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang. Sahyan ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram.

Kajari Mataram I Ketut Sumedana mengatakan, penahanan tersangka untuk mempercepat proses pemberkasan. Di samping itu, kasus korupsi masuk kategori extra ordinary crime (pidana luar biasa). Sehingga jaksa memutuskan untuk menahanannya. “Kami tahan selama 20 hari,” tegasnya.

Sebelum ditahan, Sahyan menjalani pemeriksaan sebagai tersanga. Menurut dia, keterangan tersangka dibutuhkan untuk melengkapi berkas. “Setelah penahanan, selanjut jaksa akan lengkapi bekas lalu susun dakwaan,” terangnya.

Dalam kasus itu, Sahyan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Bion Hidayat selaku Penasihat Hukum Sahyan menyayangkan langkah penyidik yang terlalu cepat melakukan penetapan dan menahan tersangka. Ia menilai delik materil belum lengkap. “Penyidik seperti melakukan kriminalisasi terhadap klien saya,” tuding Bion.

Ia menjelaskan, penggunaan dana CSR sudah sesuai juklak juknisnya. Dana CSR itu digunakan sesuai peruntukan, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

”Dana CSR Rp 165 juta itu diperuntukkan untuk program masyarakat. Digunakan, untuk kegiatan sosial, reboisasi, kegiatan keagamaan dan program desa lainnya. Ini kan ada bukti kwitansinya,” jelasnya dia sambil menunjukkan bukti.

Dalam kasus ini, Desa Lingsar mendapat kucuran dana dari PDAM Giri Menang sebesar Rp 165 juta. Anggaran tersebut berasal dari dana CSR PDAM. Parahnya, dana tersebut tidak masuk ke rekening desa, tetapi dikirim ke rekening pribadi kepala desa tanpa persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dana bantuan tersebut digunakan tersangka untuk keperluan lain. Misalnya untuk kebutuhan tunjangan hari raya idul fitri lalu. (dae)

1 KOMENTAR

  1. Tuntaskan Kasusnya jangan sampai mandek ditengah jalan….
    Kami selaku masyarakat mengapresiasi kinerja kejaksaan yang cepat responsif terhadap pelaku perampok uang rakyat..

    SelMat Bapak Kajari NTB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here