Lombok Barat, katada.id – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Hj Nurul Adha menegaskan siap menjalankan amanah memimpin roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat setelah mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui radiogram yang diserahkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Menurutnya, penugasan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan demi memastikan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Nurul Adha usai menerima Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB, Rabu (22/7/2026).
Penugasan itu diberikan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Radiogram Mendagri menjadi dasar bagi Nurul Adha untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati guna menghindari kekosongan kepemimpinan di daerah.
Nurul mengatakan, arahan pertama yang akan dilakukan adalah memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.
Dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan para asisten untuk memperkuat koordinasi serta menjaga soliditas birokrasi.
Selain itu, ia juga akan membangun komunikasi dengan DPRD Lombok Barat agar sejumlah agenda strategis daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Agenda tersebut meliputi pembahasan LKPJ 2025, KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.
Menurut Nurul, situasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus menjadi momentum memperkuat solidaritas aparatur sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui situasi ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik. Itu menjadi arahan Bapak Gubernur dan akan kami laksanakan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan penyerahan Radiogram Menteri Dalam Negeri bertujuan memastikan tidak terjadi kekosongan pemerintahan setelah Bupati Lombok Barat berhalangan menjalankan tugasnya.
“Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan, penugasan tersebut bukan berarti Nurul Adha diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Nurul tetap berstatus sebagai Wakil Bupati, namun diberi kewenangan menjalankan tugas dan wewenang bupati sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Menurut Iqbal, Pemerintah Provinsi NTB juga siap memberikan pendampingan apabila terdapat kebijakan yang memerlukan konsultasi. “Prioritas saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai jadwal, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung optimal,” katanya. (*)
