Mataram, katada.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyambut positif langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mencari solusi atas krisis air bersih. Namun, ia menekankan bahwa penerapan riset dan teknologi tersebut tidak boleh mandek di atas kertas, melainkan harus benar-benar menghasilkan solusi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Kolaborasi antara Pemprov NTB dan BRIN ini berfokus pada pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengidentifikasi serta mengelola sumber daya air baru. Langkah inovatif ini diambil sebagai respons atas krisis air bersih menahun yang selama puluhan tahun membayangi wilayah selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Menurut Senator Mirah, pendekatan berbasis riset dan inovasi merupakan terobosan yang patut diapresiasi tinggi. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemanfaatan teknologi canggih tersebut berorientasi sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara berkelanjutan.
”Harapan kita adalah, jangan sampai masyarakat NTB terus hidup berdampingan dengan kekeringan di tengah besarnya potensi yang dimiliki daerah ini. Momentum kolaborasi ini harus menjadi awal lahirnya solusi nyata yang menghadirkan air bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan daerah untuk generasi yang akan datang,” tegas Mirah Midadan Fahmid.
Rekomendasi Strategis Pengelolaan Air Bersih NTB
Guna memastikan kolaborasi riset ini berjalan efektif dan memberikan dampak permanen, Senator Mirah merumuskan empat poin rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian bersama bagi para pemangku kepentingan antara lain.
Pertama, mewujudkan Peta Jalan Air Bersih Berbasis Hasil Riset Hasil riset pemetaan sumber air bawah tanah perlu segera diarahkan menjadi peta jalan (roadmap) penyediaan air bersih yang terukur. Peta jalan ini harus mencakup identifikasi titik potensial, kelayakan teknis, kebutuhan infrastruktur, hingga skema distribusi ke wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekeringan berulang.
Kedua, memperkuat Komunikasi Publik dan Edukasi Teknologi Proses riset dan pengembangan teknologi harus disertai dengan komunikasi publik yang terbuka dan mudah dipahami. Terlebih jika terdapat pemanfaatan teknologi sensitif—seperti eksplorasi air yang melibatkan metode nuklir—edukasi publik menjadi sangat penting agar warga memahami tujuan, manfaat, serta standar keselamatan yang digunakan guna meredam kekhawatiran di masyarakat.
Ketiga, sinergi Lintas Lembaga untuk Mengakselerasi Implementasi Kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat sejak awal agar hasil riset tidak berhenti pada tahap kajian atau laporan ilmiah semata. Sinergi yang solid antara BRIN, pemerintah daerah, kementerian teknis, perguruan tinggi, serta masyarakat setempat akan memastikan tahapan ilmiah, skema pembiayaan, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola air berjalan dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.
Keempat, membangun Ketahanan Air Berkelanjutan di Wilayah Rawan .Kekeringan Program intervensi teknologi ini harus berorientasi jangka panjang demi membentuk ketahanan ekologis masyarakat. Infrastruktur air yang dibangun harus ramah lingkungan serta didukung oleh edukasi tata kelola air mandiri bagi warga lokal agar pemanfaatannya terjaga secara berkelanjutan.
Menjawab Tantangan Sektor Perikanan dan Potensi Alam
Lebih lanjut, Senator Mirah memaparkan bahwa NTB dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Oleh sebab itu, integrasi teknologi riset tidak hanya krusial untuk sektor domestik (rumah tangga), melainkan juga harus mampu menjawab tantangan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah lainnya, seperti perikanan dan pertanian.
”Apabila riset dan inovasi mampu menjawab tantangan di sektor air bersih sekaligus memperkuat sektor perikanan, maka manfaat ekonominya akan dirasakan secara masif dan langsung oleh masyarakat. Inilah hakikat pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based development) sekaligus berpihak nyata pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia berharap seluruh elemen pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah hingga kementerian terkait, berkomitmen menjaga konsistensi kerja sama ini secara transparan dan berkesinambungan agar persoalan krisis air bersih di NTB dapat diselesaikan secara tuntas dan permanen. (*)
