Jakarta, katada.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. SK tersebut diserahkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (23/6).
Penyerahan SK menandai dimulainya tahapan persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKI Jakarta) ditetapkan sebagai daerah penopang untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kemenpora dan para pemangku kepentingan terkait.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan penyerahan SK tersebut menjadi momentum penting bagi NTB yang kini resmi mengemban amanah sebagai salah satu tuan rumah pesta olahraga terbesar di Indonesia.
“Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aka sapaan akrab Ahsanul Khalik, kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut menegaskan penerimaan resmi atas mandat pemerintah pusat. Penetapan itu juga menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menyelenggarakan berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional.
Dia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 akan mengusung konsep kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan venue, sedangkan DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk cabang olahraga tertentu.
“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.
Setelah menerima SK, Pemprov NTB akan mempercepat berbagai persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan PON 2028. Dukungan pelaku usaha, komunitas olahraga, serta pelaku UMKM dinilai menjadi faktor penting untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai daerah.
Aka menambahkan, Gubernur NTB menyambut penetapan tersebut dengan optimisme. Menurutnya, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, serta menarik investasi.
“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” pungkasnya. (*)
