Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pembangunan sebanyak 450 titik dapur sehat sebagai bagian dari percepatan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, bersama perwakilan kabupaten/kota se-NTB, bertempat di Command Center Kominfotik NTB, Jumat (16/5).
Rapat itu juga dihadiri oleh Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Bobby Kusuma, yang memaparkan kesiapan teknis pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Saya berharap kerja sama terkait pemanfaatan lahan antar kabupaten/kota segera ditindaklanjuti, karena provinsi sifatnya hanya fasilitator untuk mengawal agar Program Makan Bergizi Gratis ini bisa terlaksana. Pada tanggal 30 Mei nanti NTB diharapkan dapat menyerahkan tiga titik lokasi pembangunan dapur,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB ini.
Ia melanjutkan saat ini, NTB tercatat memiliki 10.474 sekolah dengan total murid mencapai 1.336.058 siswa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, dibutuhkan setidaknya 450 dapur sehat yang lokasinya tersebar secara strategis.
Tahun ini, secara nasional program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, terdiri dari peserta didik PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga ibu hamil dan menyusui.
Staf Ahli Kepala BGN, Bobby Kusuma, menegaskan bahwa pembangunan SPPG dan dapur sehat di NTB ditargetkan rampung pada September 2025.
Ia meminta agar pemerintah daerah segera menyerahkan data lokasi lahan yang sudah bersertifikat agar tim BGN bisa meninjau secara langsung.
“Kami harap feed back terkait lokasi lahan bisa kami terima paling lambat 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan izin pinjam pakai lahan di NTB sudah tuntas seluruhnya,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, kriteria lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dapur sehat antara lain luas 800-1.000 meter persegi dengan lebar minimal 25 meter, status hak pakai, dekat dengan lingkungan sekolah minimal mencakup 3.000 anak didik dalam radius 20 menit, serta memiliki akses jalan minimal 3 meter, jaringan listrik PLN, dan sumber air bersih.
Selain itu, BGN memberi kewenangan kepada daerah untuk menentukan lahan yang akan digunakan, dengan syarat bukan milik instansi pemerintah atau lembaga, melainkan tanah pribadi. Program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pengusaha kuliner lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB. (red)
