Lombok Utara, Katada.id— Angin segar berembus dari Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Dalam rapat paripurna tanggapan atas pandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (18/6/2026), Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, memaparkan rapor hijau performa finansial daerah di bawah kepemimpinannya.
Salah satu capaian paling mentereng adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang sukses meroket hingga 114,15 persen dari target.
Lonjakan ini dipicu oleh masifnya digitalisasi sistem perpajakan daerah dan denyut nadi sektor pariwisata yang kembali pulih.
Di saat yang sama, KLU juga mencatatkan prestasi prestisius dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya secara beruntun.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12 dan capaian PAD ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Najmul di hadapan pimpinan sidang, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah.
Menjawab sorotan dewan terkait penurunan belanja modal, Najmul meluruskan bahwa efisiensi tersebut tidak mengorbankan kepentingan publik.
Nyatanya, realisasi belanja infrastruktur pelayanan dasar tetap kokoh di angka 46,01 persen, melampaui ambang batas minimal nasional sebesar 40 persen.
Rapat ini juga mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp128 miliar yang bersumber dari penghematan program operasional.
Guna memastikan APBD berdampak riil, Pemkab KLU kini berfokus pada program jaring pengaman sosial.
Mulai dari perlindungan kesehatan total (Universal Health Coverage/UHC), penanganan stunting, hingga penyaluran subsidi pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro demi mengikis angka kemiskinan ekstrem di Gumi Dayan Gunung. (ham)
