Mataram, Katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7).
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen dan menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mempercepat transformasi ekonomi agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penguatan kemitraan, serta pemberian kepastian bagi para investor.
“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menilai tantangan ekonomi global seharusnya dipandang sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.
“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.
Gubernur menjelaskan, arah pembangunan ekonomi NTB kini bertumpu pada fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain industri pengolahan dan pariwisata, sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, dan ketahanan pangan diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mengungkapkan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 135 yang menunjukkan peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Karena itu, Gubernur mengajak pelaku usaha menjadikan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, dan ketahanan pangan sebagai peluang investasi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selain itu, Pemprov NTB terus memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM serta mengembangkan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pertumbuhan ekonomi NTB merupakan salah satu yang paling berkualitas di Indonesia karena ditopang oleh beragam sektor ekonomi.
“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” ujarnya.
Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi didukung oleh industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, serta berbagai sektor produktif lainnya. Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang membangun kolaborasi dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur guna memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, serta membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.
Anindya menegaskan Kadin Indonesia siap mempromosikan potensi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada investor dan mitra bisnis global.
Menurutnya, terdapat tiga sektor strategis yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM. Penguatan ketiga sektor tersebut harus diiringi pembangunan berkelanjutan serta kepastian regulasi untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.
Ketua Kadin NTB, H. Faurani, mengatakan kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru. Selain itu, Kadin NTB akan menghimpun aspirasi dunia usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang semakin berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelantikan pengurus Kadin NTB periode 2025–2030 diharapkan menjadi momentum mempererat kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui sinergi tersebut, NTB ditargetkan mampu memperkuat iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, serta tumbuh sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (*)
