Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (24/9), yang dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif dan legislatif.
Wabup Kus menegaskan komitmen Pemda untuk memfokuskan perubahan APBD pada kebutuhan riil masyarakat, meliputi pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemda berencana mempertimbangkan skema tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro, memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan menciptakan iklim investasi yang transparan.
“Kami terus berupaya menciptakan regulasi ramah investasi, memperluas akses pasar bagi UKM, serta menjaga stabilitas harga,” ujar Wabup Kus.
Terkait infrastruktur, Pemda berkomitmen mengoptimalkan anggaran untuk perbaikan jalan, terutama di wilayah pelosok yang vital bagi konektivitas ekonomi.
Ruas jalan Gondang–Baru Murmas dan Gondang–Lonang masuk prioritas Musrenbang, sementara penanganan ruas Akar-akar–Pawang Timpas menunggu ketersediaan APBD.
Menanggapi pandangan Fraksi PNI mengenai pengurangan belanja hibah, Wabup menjelaskan bahwa koreksi terjadi karena pemindahan belanja BOS SD dan SMP ke pos belanja pegawai serta barang dan jasa.
Terkait tenaga kontrak (Fraksi PDIP), hanya yang terdaftar di database dan mengikuti seleksi CPNS/PPPK yang dapat diakomodasi, sesuai Kepmenpan RB No. 16 Tahun 2025.
Pemda KLU mencatat capaian positif dengan penurunan kemiskinan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen (Data BPS NTB 2025).
Secara postur, perubahan APBD 2025 menunjukkan pendapatan naik menjadi Rp1,167 triliun dan belanja menjadi Rp1,272 triliun, dengan penambahan penerimaan pembiayaan Rp110,27 miliar.
Di akhir rapat, Wabup Kus menyampaikan apresiasi dan berharap sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif terus berlanjut demi pembangunan yang berkelanjutan di KLU. (*)
