Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di daerah wajib menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, tercatat sebanyak 632 SPPG telah operasional di seluruh wilayah NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan agar kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan tidak kembali terulang. Ia menyoroti adanya laporan keracunan yang diduga akibat penggunaan susu kedaluwarsa di salah satu kabupaten, serta temuan serupa di daerah lainnya.
“Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” tegas Miq Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang juga Kepala Dinas Kominfotik NTB.
Gubernur menekankan evaluasi SPPG tidak hanya difokuskan pada bahan pangan, tetapi harus mencakup seluruh aspek operasional. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, proses pengadaan bahan pangan, hingga potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk penggunaan bahan kedaluwarsa.
Selain itu, seluruh tahapan pelayanan juga diminta berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Peningkatan standar sanitasi pun menjadi perhatian serius, termasuk sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan, serta pengelolaan alur limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang.
Miq Iqbal menegaskan Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas.
“MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Sementara itu, Pemprov NTB melaporkan progres Program MBG hingga 18 Januari 2026 terus menunjukkan capaian signifikan. Dari total 632 SPPG yang beroperasi, terdiri atas 622 SPPG Mitra, 5 SPPG Pondok Pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
SPPG menjadi simpul utama layanan gizi untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang semakin luas, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan di NTB.
Hingga pertengahan Januari 2026, jumlah penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa. Mereka terdiri dari balita sebanyak 194.597 jiwa, ibu hamil 31.300 jiwa, ibu menyusui 71.835 jiwa, PAUD 86.750 jiwa, TK 114.173 jiwa, SD kelas 1–3 sebanyak 274.022 jiwa, SD kelas 4–6 sebanyak 261.506 jiwa, SMP 180.332 jiwa, MTs 119.151 jiwa, SMA 120.380 jiwa, SMK 78.605 jiwa, MA 71.411 jiwa, serta santri pondok pesantren sebanyak 6.090 jiwa.
Program MBG juga berdampak pada penguatan ekonomi lokal dengan menyerap 29.605 tenaga kerja serta melibatkan 2.490 supplier. Supplier tersebut terdiri dari 1.291 UMKM, 84 koperasi, 16 BUMDes, 1.094 supplier lainnya, serta 5 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang tumbuh seiring peningkatan layanan gizi masyarakat, pungkas Aka. (*)
