Bima, Katadata.id — Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah di wilayah Kabupaten Bima.
Kerusakan jalan tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sejumlah ruas yang menjadi sorotan antara lain jalan di wilayah Soromandi, Ambalawi-Wera, Monta, dan sejumlah titik lainnya.
Pemuda Muhammadiyah meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Bima. Mereka berharap perbaikan dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan Provinsi NTB sebelum memasuki musim hujan.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr. Hajairin, S.H., M.H., mengatakan kondisi sejumlah ruas jalan tersebut semakin memprihatinkan. Kerusakan terlihat dari banyaknya lubang, permukaan jalan bergelombang, hingga beberapa bagian badan jalan yang mulai mengalami penurunan.
“Jalan ini digunakan setiap hari oleh masyarakat. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan karena kondisi jalan semakin memprihatinkan, apalagi sebentar lagi musim hujan,” ujar Hajairin, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Risiko tersebut, kata Hajairin, semakin tinggi ketika hujan turun. Lubang dan permukaan jalan yang rusak dapat tertutup genangan air sehingga menyulitkan pengendara memperkirakan kondisi jalan.
“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal, tetapi berharap ada perbaikan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama,” katanya.
Dia meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara terhadap jalan yang rusak. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan menggunakan kualitas pekerjaan yang sesuai agar jalan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta Pemprov NTB memberikan kejelasan mengenai rencana perbaikan ruas jalan tersebut melalui APBD Perubahan 2026.
Hajairin mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian karena jalan-jalan tersebut merupakan akses penting yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
“Apabila dalam waktu dekat ini tidak ada kejelasan melalui APBD Perubahan Provinsi, maka jangan salahkan kami jika masyarakat akan melakukan aksi boikot di beberapa titik jalan yang rusak parah saat ini,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima berharap pemerintah merespons tuntutan tersebut sebelum kondisi jalan semakin parah akibat curah hujan. Mereka menilai perbaikan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. (*)
