Mataram, Katada.id – Badan Koordinasi (Badko) Bali-Nusa Tenggara Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan silaturahmi sekaligus audiensi ke Kantor Kementerian Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB), Rabu (3/6).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi strategis antara organisasi kemahasiswaan dan institusi pemerintah dalam bidang hukum dan HAM.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., bersama jajaran pejabat di lingkungan Kemenkum NTB. Sementara dari pihak HMI Badko Bali-Nusra, rombongan dipimpin oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM, Ahmad Rivaldi Pulungan, yang hadir bersama sejumlah pengurus bidang.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan konstruktif, Ahmad Rivaldi Pulungan menyampaikan komitmen HMI Badko Bali-Nusra untuk turut mengambil peran dalam upaya penguatan kesadaran hukum, perlindungan HAM, serta pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program edukatif dan kolaboratif.
Menurutnya, sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki basis kader intelektual dan sosial yang luas, HMI memandang penting untuk membangun komunikasi aktif dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis dalam bidang hukum.
“Kami sebagai organisasi kemahasiswaan memandang perlu untuk membicarakan berbagai dinamika serta potensi yang menjadi kewenangan dari Kemenkum NTB. Hal ini penting agar ke depan terdapat ruang kolaborasi yang lebih luas dalam mendorong kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu hukum dan HAM,” ungkap Pulungan.
Ia menambahkan bahwa Bidang Hukum dan HAM HMI Badko Bali-Nusra telah menyusun sejumlah agenda strategis yang diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Lebih lanjut, Pulungan memaparkan sejumlah program kerja yang tengah dipersiapkan oleh bidangnya. Salah satu agenda terdekat yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Dialog Publik yang menyasar berbagai elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
“Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan Dialog Publik yang menyasar masyarakat umum NTB, mahasiswa, serta melibatkan Pemerintah Daerah dan institusi terkait. Kami berharap forum tersebut dapat menjadi wadah pertukaran gagasan dan penguatan pemahaman mengenai isu-isu hukum yang berkembang di tengah masyarakat,” jelasnya.
Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap berbagai persoalan hukum dan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dibangun oleh HMI Badko Bali-Nusra. Ia menilai keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan literasi hukum merupakan langkah positif yang perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
“Terus terang, sebagai institusi publik kami sangat mengapresiasi itikad yang dilakukan oleh HMI. Kehadiran organisasi kemahasiswaan dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat merupakan bentuk partisipasi yang sangat penting dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan negara, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.
“Dalam konteks membangun negara, semua anak bangsa memiliki kecakapan dan akses yang sama sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperkuat,” tambahnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi mengenai peluang kerja sama di bidang penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran HAM, serta penguatan kapasitas generasi muda dalam memahami berbagai aspek hukum yang berkembang di era modern.
Melalui audiensi ini, HMI Badko Bali-Nusra dan Kemenkum NTB berharap dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan guna mendorong terciptanya masyarakat yang semakin sadar hukum, partisipatif, dan berdaya dalam mengawal nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia di Nusa Tenggara Barat. (*)
