Mataram, Katada.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres pelaksanaan Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang kini telah mencapai 94 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen dan kerja keras jajaran BPS NTB dalam menyediakan data berkualitas yang menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Apresiasi itu disampaikan Indah Dhamayanti Putri saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan BPS.
“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.
Menurutnya, penyelesaian Sensus Ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan pencapaian target pendataan. Lebih dari itu, sensus menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi yang akurat untuk memahami struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut, kata dia, dibutuhkan pemerintah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pertemuan Wagub dengan jajaran BPS NTB juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, terutama dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pemutakhiran data strategis yang mendukung pembangunan daerah.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemprov NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia memastikan sisa target pendataan akan terus dipercepat agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas dan akurasi data.
Selain membahas progres Sensus Ekonomi, pertemuan tersebut turut membahas rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026.
Salah satu agenda yang disiapkan dalam kunjungan tersebut adalah pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Dalam pelaksanaannya, data indikator harga dan inflasi yang dirilis BPS akan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan wilayah intervensi maupun komoditas yang perlu mendapat perhatian.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk mengukur capaian pembangunan, tetapi juga untuk membaca persoalan, menentukan prioritas intervensi, dan memastikan kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi Pemprov NTB dan BPS diharapkan terus diperkuat sehingga data tidak berhenti sebagai angka dan laporan statistik, tetapi menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk mengarahkan pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
