Lombok Utara, Katada.id — Dorongan pembentukan kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini mulai menguat.
Namun, di balik ambisi besar mempercepat pertumbuhan daerah melalui integrasi sektor pertanian dan pariwisata, muncul peringatan keras agar arus pembangunan tersebut tidak sampai mengorbankan dan meminggirkan masyarakat lokal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU Raden Nyakradi menegaskan, penetapan kawasan ekonomi ini memang penting demi mengakselerasi kemajuan daerah.
Sektor pariwisata yang berkembang pesat serta potensi besar subsektor pertanian dinilai menjadi modal utama yang sangat kuat.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar arah kebijakan tidak mengulang kesalahan di berbagai kota besar, di mana modernisasi justru menggusur warga asli.
“Banyak contoh di kota-kota besar, pembangunan justru meminggirkan warga asli. Ini yang tidak boleh terjadi di Lombok Utara,” ujar Nyakradi memperingatkan, Kamis (16/4/2026).
Warga sekitar kawasan strategis harus diposisikan sebagai prioritas utama dalam perputaran ekonomi, bukan sekadar menjadi pelengkap atau penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Oleh karena itu, isu keadilan sosial dan kearifan lokal wajib menjadi fondasi dasar dalam pembahasan Rancangan Perda Tata Ruang agar tidak memicu konflik sosial di kemudian hari.
Fraksi Golkar juga menyoroti regulasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Nyakradi mendesak pemerintah daerah menjamin kepastian akses ruang publik bagi masyarakat pesisir.
Kehadiran investasi berupa industri maupun perhotelan berskala besar tidak boleh menutup atau merampas ruang hidup warga yang selama ini bergantung pada kawasan pantai.
Arah pembangunan KLU kini harus berdiri kokoh di atas asas pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. (ham)
