Mataram, katada.id – Proyek ambisius percepatan pembangunan jalan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) menyisakan masalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran terhadap 15 paket pekerjaan jalan dan jembatan belasan miliar.
Anggaran percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dari tahun 2020 hingga 2022 mencapai Rp706.607.499.400. Anggaran tersebut berasal dari kantong APBD NTB dan dana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp250 miliar.
Dengan rincian, Rp678.477.068.000 digunakan untuk 17 paket kegiatan fisik, Rp21.346.333.400 untuk 10 kegiatan konsultan pengawasan; dan enam kegiatan konsultan perencana dengan total kontrak Rp6.784.098.000.
Dari total 17 paket pekerjaan, BPK NTB tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan dan Jembatan Karang Sukun, Kota Mataram serta Jembatan Brang Lepu 1-Jembatan Brang Lepu II. Karena dua paket tersebut masih dikerjakan saat proses pemeriksaan berlangsung.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK NTB Nomor: 176/LHP-DTT/XIX.MTR/12/2022 tertanggal 22 Desember 2022, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada 15 paket proyek senilai Rp14.496.890.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 1 Jalan Masbagik-Pancor, Keruak-Pancor dan Jembatan Maronggek yang dikerjakan PT NK senilai Rp969.165.000.
Kekurang volume pekerjaan paket 2 jalan Keruak-Labuhan Haji dan Jembatan Korleko yang dikerjakan PT FK senilai Rp512.509.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 3 jalan Batunyala-Sengkol, Kediri-Praya dan Bengkel-Kediri yang dikerjakan PT TGR senilai Rp498.815.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 4 jalan Rembiga-Pemenang yang dikerjakan dengan sistem kerja sama operasi (KSO) perusahaan SS senilai Rp312.706.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 5 jalan Yos Sudarso, Langko, Pejanggik dan Selaparang Kota Mataram yang dikerjakan PT BBA senilai kekurangan Rp838.354.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 6 jalan Ade Irma Suryani, Prabu Rangka Sari, Brawijaya, dan simpang empat tanah aji Kota Mataram yang dikerjakan KSO antara SJU-DR untuk senilai Rp471.801.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 8 jalan Benete-Sejorong-Tetar-Batas Kabupaten Sumbawa Barat Benete-Sejorong, Tetar-Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone 11, Jembatan Tatar dan Jembatan Aik Keru yang dikerjakan PT BRL senilai Rp1.923.037.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 9 Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk, dan Lenangguar-Batu Rotok yang dikerjakan PT MLU senilai Rp2.654.867.000.
Kekurangan volume paket 10 jalan Sumbawa Besar-Semongkat-Batu Dulang dan Jembatan Kokar Labangka yang dikerjakan PT SB senilai Rp2.753.933.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 11 jalan Sp Kempo-Sp Kore, jembatan Boro I, jembatan Boro II, jembatan Oi Moro II, jembatan Oi Moro III, dan jembatan Kawinda IV yang dikerjakan PT LS senilai Rp 422.076.000
Kurang volume pekerjaan paket 12 jalan Sila-Bajo, jembatan Oi Katupa III, jembatan Oi Katupa V, jembatan Oi Katupa VI, jembatan Piong III, jembatan Piong IV, jembatan Piong V, dan jembatan Piong VI yang dikerjakan PT BhM senilai Rp 654.646.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 13 jalan Kiwu-Sampungu, jembatan Sori Kari’i, jembatan Kiwu, jembatan Sori Sowa yang dikerjakan PT DM senilai Rp736.876.000.
Kekurangan volume pekerjaan paket 14 jalan jalan Karumbu-Sape, Talabiu-Simpasai, Simpasai-Wilamaci, jembatan Lere III, dan jembatan Lere V yang dikerjakan PT CNP senilai Rp286.708.000
Kurang volume pekerjaan paket 15 jalan Gajah Mada, Datuk Dibanta, dan jembatan Salo di Bima yang dikerjakan PT BM KSO PT BhM senilai Rp512.616.000.
Terakhir, kekurangan volume pekerjaan paket 16 jalan Bima-Tawali dan Tawali-Sape yang dikerjakan PT KT KSO PT RE senilai Rp 951.781.000.
Dalam laporan pemeriksaannya BPK menyebut kekurangan volume mengakibatkan kelebihan bayar Rp 1.923.037.000 kepada PT BRL. Serta penagihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak yang tidak dapat dibayarkan senilai Rp 12.573.853.000 tersebar untuk 14 rekanan di 14 paket pekerjaan.
Kondisi tersebut disebabkan penyedia dan konsultan pengawas kurang cermat dalam menghitung penagihan volume pekerjaan yang ditagihkan kepada Dinas PUPR. Selain itu, PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan pada Dinas PUPR tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan di lapangan dengan memperhatikan kesesuaian volume pekerjaan dan kualitas sebagai ukuran prestasi pekerjaan.
Karena itu, BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada PT BRL Rp1.923.037.000 untuk disetorkan ke kas daerah; memperhitungkan kelebihan penagihan dari penyedia senilai Rp12.573.853.000 dengan melakukan penyetoran menggunakan STS ke kas daerah.
Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah yang dikonfirmasi terkait temuan BPK tersebut belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim katada.id hingga berita ini diturunkan belum dibalas.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim membenarkan adanya temuan BPK atas kekurangan volume pekerjaan terhadap 15 paket proyek di Dinas PUPR NTB senilai Rp14,49 miliar. ”Penagihan masih berjalan,” ujarnya dihubungi katada.id, Jumat (10/2/2022). (tim)
