Kota Bima, katada.id – Harta kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Mukhtar terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kekayaannya meningkat Rp 131 juta.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs elhkpn.kpk.go.id yang diakses katada.id, Sabtu (12/4), kekayaan Mukhtar tahun 2023 mencapai 2.134.776.964.
Ia memiliki kekayaan berupa 14 bidang tanah dan bangunan hasil sendiri senilai Rp 1.824.000.000. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 200 m2/150 m2 di Kabupaten/Kota senilai Rp 100 juta, tanah dan bangunan seluas 445 m2/300 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 300 juta, tanah seluas 240 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 60 juta.
Lalu tanah seluas 325 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 80 juta, tanah seluas 12790 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 60 juta, tanah seluas 740 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 225 juta, tanah seluas 1.759 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 340 juta, dan tanah seluas 505 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 100 juta.
Kemudian, tanah seluas 701 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 140 juta, tanah dan bangunan seluas 155 m2/86 m2 di Kabupaten/Kota Bima Rp 150 juta, tanah seluas 158 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 79 juta, tanah seluas 128 m2 di Kabupaten/Kota Bima Rp 70 juta, tanah seluas 1.229 m2 di Kabupaten/Kota Bima senilai Rp 25 juta, serta tanah seluas 951 m2 di Kabupaten/Kota Bima Rp 95 juta.
Baca juga: Deretan Kekayaan Pejabat Pemkot Bima: Harta Pj Wali Kota Bertambah Rp 183 Juta (1)
Mukhtar juga memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 266 juta. Dengan rincian, motor honda tahun 2007 senilai Rp 8 juta, motor honda beat tahun 2009 senilai Rp 8 juta, serta mobil Toyota Minibus tahun 2018 senilai Rp 250 juta.
Mukhtar tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 150 juta, kas dan setara kas senilai Rp 228.508.966. Sub total kekayaannya Rp 2.468.508.966. Ia juga memiliki hutang senilai Rp 333.732.002. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp 2.134.776.964.
Mukhtar juga diduga memiliki tanah dan bangunan di Lombok Barat. Tetapi belum disampaikan dalam LHKPN ke KPK.
Sekda Kota Bima Mukhtar membantah memiliki tanah dan bangunan di Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa rumah tersebut bukan kepunyaannya. ’’Bukan rumah saya itu, rumah anak saya, rumah subsidi bayar 10 tahun,’’ katanya menjawab konfirmasi katada.id, Jumat (11/4).
Baca juga: Pj Wali Kota Bima Kena Teguran karena Langgar Mutasi Pejabat
Mukhtar tercatat sudah 11 kali menyampaikan LHKPN. Ia pertama kali menyampaikan LHKPN 23 April 2013 saat menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bima sebesar Rp 296.989.787. Kemudian 1 Juli 2015 sebesar Rp 353.489.787.
Ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, Mukhtar menyampaikan LHKPN 1 Agustus 2016 sebesar Rp 353.489.787. Di tahun yang sama saat menjadi Kepala Seksi Pembangunan Kantor Camat Asakota, ia menyampaikan kekayaan 27 Juni 2016 sebesar Rp 267.100.000.
Saat menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima, ia melaporkan LHKPN 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.233.699.374. Kemudian, saat menjabat sebagai Sekda Kota Bima, Mukhtar menyampaikan LHKPN 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.503.800.825.
Baca juga: Maret 2024, Inflasi Kota Bima 3,10 Persen
Pada pelaporan 31 Desember 2019, kekayaan Mukhtar naik menjadi Rp 1.856.163.792. Selanjutnya, pada pelaporan 31 Desember 2020 kekayaannya Rp 1.870.389.892. Lalu, pelaporan kekayaan 31 Desember 2021 Rp 2.026.766.963. Sedangkan pelaporan 31 Desember 2022 harta kekayaannya Rp 2.003.293.419, dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.134.776.964.
Baca juga: Viral! Pegawai Dispar Kota Bima Usir Pengunjung Destinasi Pantai Lawata
(ain)
