Mataram, Katada.id– Aliansi Aktivis Bima–Mataram untuk Keadilan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk protes terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus dugaan pengeroyokan dan pemblokiran jalan di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang terjadi pada 4 Maret 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menuntut pencopotan Kapolres Bima Kabupaten, AKBP M. Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H. Mereka menilai Kapolres gagal dalam menegakkan hukum dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa meskipun pihak kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka berdasarkan surat resmi tertanggal 21 April 2026, yakni Heri Supriyanto dan Arif Rahman Hakim, hingga kini keduanya belum ditangkap dan masih bebas berkeliaran.
“Penetapan tersangka ini terkesan hanya formalitas. Tidak ada tindakan nyata di lapangan untuk menangkap pelaku,” Kata Sahrul, (Korlap).
Aliansi juga menyoroti dugaan adanya pelaku lain yang belum diproses hukum, meskipun disebut telah terdapat bukti dan saksi yang cukup. Mereka menilai penanganan kasus berjalan lambat dan tidak transparan.
Selain menuntut pencopotan Kapolres, massa juga meminta agar Kasat Reskrim Polres Bima dan Kapolsek Monta turut dicopot dari jabatannya. Mereka menilai aparat di tingkat tersebut tidak mampu menjalankan tugas secara profesional.
Dalam tuntutannya, aliansi mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap dan menahan para tersangka serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Mereka juga meminta keadilan bagi korban yang diketahui bernama Adnan.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 16 April 2026 di depan Mapolda NTB. Massa menilai belum ada perkembangan signifikan sejak aksi pertama dilakukan.
Aliansi Aktivis Bima–Mataram menyatakan akan terus menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. (*)
