Mataram, katada.id — Ancaman kemarau panjang pada 2026 diproyeksikan memberi tekanan serius pada sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebutuhan pompa air diperkirakan meningkat hingga ratusan unit sebagai langkah darurat untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian.
Anggota DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menilai respons cepat perlu dilakukan pemerintah melalui percepatan pengadaan dan distribusi pompa air, khususnya di wilayah yang berisiko tinggi mengalami kekeringan.
Ia menegaskan, penyaluran bantuan tidak boleh hanya berdasarkan usulan administratif, melainkan harus mengacu pada data kebutuhan riil di lapangan. “Distribusi bantuan harus tepat sasaran agar mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB, terutama di kawasan sentra produksi pangan. Karena itu, intervensi berupa pompanisasi dinilai penting sebagai solusi jangka pendek untuk mengantisipasi penurunan produktivitas akibat kekurangan air.
Selain itu, Mirah juga menyoroti pentingnya langkah adaptasi di tingkat petani. Ia mendorong penyesuaian pola tanam sesuai ketersediaan air, termasuk menghindari penanaman padi pada kondisi air yang terbatas.
Diversifikasi komoditas menjadi strategi yang dinilai relevan, dengan mendorong pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung, cabai, dan tembakau. Upaya ini perlu didukung dengan penyediaan benih, akses pembiayaan, pendampingan teknis, serta jaminan akses pasar.
Untuk jangka panjang, Mirah menekankan perlunya percepatan penerapan pendekatan Climate Smart Agriculture. Strategi ini mencakup efisiensi penggunaan air, pemilihan varietas tahan iklim, pemanfaatan teknologi budidaya modern, serta praktik pertanian yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan dukungan anggaran, guna memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian iklim.
“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” kata Mirah.
Dengan langkah yang terkoordinasi dan berbasis data, dampak kemarau terhadap sektor pertanian di NTB diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga kesejahteraan petani. (*)
