Mojokerto, katada.id – Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB melakukan studi tiru penanganan stunting ke Kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (13/5). Kunjungan itu dipimpin langsung Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum BKOW NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Rombongan diterima di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto oleh wali kota bersama jajaran pemerintah daerah. Hadir pula Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, hingga sejumlah kepala OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3A. Ketua I dan Ketua II BKOW Jawa Timur juga turut mendampingi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Mojokerto memaparkan keberhasilan menekan prevalensi stunting dari 4,84 persen pada 2021 menjadi 0,92 persen per April 2026 berdasarkan data E-PPGBM.
Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Dinda mengatakan, sejumlah strategi yang diterapkan di Mojokerto sebenarnya telah dijalankan di NTB. Namun, ada penguatan yang dinilai layak direplikasi, terutama pola pendampingan keluarga hingga tingkat kelurahan dan rumah tangga.
“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terukur, sehingga intervensi tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar sampai kepada anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan Mojokerto tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan. Kolaborasi lintas OPD dan dukungan pentahelix dinilai menjadi faktor penting keberhasilan percepatan penurunan stunting.
“Mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat hingga BAZNAS dilibatkan dalam upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.
Pemkot Mojokerto juga memaparkan penguatan regulasi sebagai fondasi utama percepatan penurunan stunting. Hingga kini, terdapat 27 regulasi terkait Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), mulai dari perda, peraturan wali kota hingga keputusan kepala daerah.
Selain itu, dukungan penganggaran diperkuat melalui intervensi spesifik dan sensitif lintas perangkat daerah dengan melibatkan 13 hingga 18 OPD setiap tahun.
Berbagai inovasi berbasis masyarakat juga dijalankan. Di antaranya pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pengelolaan sampah organik untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kepala Dinas Sosial P3A NTB yang turut mendampingi kunjungan menilai pendekatan Mojokerto menunjukkan pentingnya integrasi program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan intervensi berbasis keluarga.
Umi Dinda menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif dan keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Stunting tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif, pendampingan yang konsisten, serta keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kunjungan tersebut, BKOW NTB berharap praktik baik yang diterapkan Kota Mojokerto dapat memperkuat strategi percepatan penurunan stunting di NTB sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan. (*)
