Oleh: Muksin (Juru Bicara Persatuan Pemuda NTB)
SETIAP tahun ribuan anak muda di Nusa Tenggara Barat (NTB) lulus dari sekolah dan perguruan tinggi dengan harapan yang sama: mendapatkan pekerjaan layak dan masa depan yang lebih baik. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Lowongan kerja formal semakin sulit ditemukan, sementara jumlah pencari kerja terus bertambah.
Secara data, tingkat pengangguran terbuka memang terlihat rendah. Namun, jika dicermati lebih dalam, lebih dari 70 persen tenaga kerja di NTB masih bekerja di sektor informal. Mereka berpenghasilan pas-pasan, tanpa jaminan sosial, dan tidak memiliki kepastian masa depan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di NTB tidak bisa hanya diukur dari rendahnya pengangguran terbuka. Sebab, mayoritas masyarakat sebenarnya masih bekerja dalam kondisi yang rentan dan jauh dari kata sejahtera.
Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan industri dan arus investasi ke daerah berjalan lambat. Akibatnya, lapangan kerja formal nyaris tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, setiap tahun ribuan sarjana dan pemuda terampil lulus dari sekolah maupun perguruan tinggi. Sayangnya, lowongan kerja resmi yang tersedia sangat terbatas. Sebagian besar peluang kerja masih bertumpu pada sektor pariwisata dan jasa, sedangkan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar belum berkembang maksimal di NTB.
Akibat sempitnya peluang kerja, banyak pemuda akhirnya terjebak dalam ketidakpastian. Ada yang menganggur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada pula yang terpaksa bekerja di luar bidang pendidikan dan keahliannya. Tidak sedikit juga yang memilih merantau ke luar pulau demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
Situasi ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Menyediakan lapangan kerja adalah tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB harus segera mengambil langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah perlu membuka pintu investasi seluas-luasnya dengan tetap berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan industri pengolahan berbasis hasil bumi lokal harus menjadi prioritas agar mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar.
Perusahaan yang beroperasi di NTB juga harus diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di tanahnya sendiri.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menghadirkan program pendukung yang terstruktur. Mulai dari pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, kemudahan akses modal bagi anak muda yang ingin berusaha mandiri, hingga pengawasan ketat terhadap proses perekrutan agar berjalan transparan dan tidak merugikan putra daerah.
Negara tidak boleh hanya sibuk mencatat angka di atas kertas. Sebab ketika kesempatan kerja semakin sulit didapatkan, maka masa depan pemuda ikut terancam. Risiko munculnya berbagai persoalan sosial pun akan semakin besar.
Pemuda NTB memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan yang adil dan terbuka. Sebab NTB yang maju dan sejahtera hanya akan terwujud apabila generasi mudanya memiliki pekerjaan pasti dan masa depan yang cerah. (*)
