Jakarta, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selangkah lagi menerapkan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI menyatakan kesiapan NTB sudah sangat baik dan tinggal memasuki tahapan penetapan oleh Kepala BKN.
Penilaian tersebut disampaikan usai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan pembangunan Sistem Manajemen Talenta di hadapan jajaran BKN RI di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (6/8). Gubernur didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, serta Tim Manajemen Talenta BKD NTB.
Ekspose dipimpin Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN RI Herman yang mewakili Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh. Forum tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan BKN sebagai bagian dari proses klarifikasi, konfirmasi, dan validasi kesiapan Pemprov NTB.
Dalam paparannya, Gubernur Iqbal menegaskan transformasi birokrasi harus diawali dengan pembenahan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pengembangan karier ASN tidak lagi bergantung pada kontestasi sesaat, melainkan harus didasarkan pada kinerja dan potensi.
“Pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat. Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi sehingga adil bagi ASN dan menguntungkan organisasi,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, penerapan Sistem Manajemen Talenta merupakan bagian dari implementasi visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, khususnya misi percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
Saat ini, Pemprov NTB mengelola sekitar 27.850 ASN. Karena itu, dibutuhkan sistem pengembangan karier yang modern, profesional, objektif, dan berbasis data untuk mendukung agenda pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Pemprov NTB menjelaskan sejumlah instrumen yang telah disiapkan, mulai dari identifikasi jabatan strategis, pemetaan talenta ASN (talent mapping), penyusunan succession planning, Individual Development Plan (IDP), strategi retensi talenta, hingga simulasi pengisian jabatan berbasis aplikasi SIMATA BKN.
Setelah proses validasi, Herman menyampaikan apresiasi atas kesiapan NTB. Menurut dia, sistem yang dibangun telah memenuhi kesiapan untuk memasuki tahap penetapan.
“Kesiapan Pemerintah Provinsi NTB sangat baik dan sudah siap. Selanjutnya akan kami dalami sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama rekomendasi Kepala BKN RI dapat segera keluar,” katanya.
Dia menjelaskan, BKN masih akan melakukan pendalaman terhadap dokumen dan implementasi sistem yang dipaparkan. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, Kepala BKN akan menerbitkan rekomendasi penetapan penyelenggaraan Sistem Manajemen Talenta bagi Pemprov NTB.
Penerapan sistem tersebut akan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan ASN di lingkungan Pemprov NTB. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama nantinya tidak hanya mengandalkan mekanisme seleksi terbuka, tetapi juga didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, kinerja, potensi, serta kesiapan suksesi ASN.
Melalui sistem tersebut, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai prestasi dan kapasitasnya, sementara pemerintah daerah memiliki talent pool yang siap mengisi jabatan secara lebih cepat, objektif, transparan, dan berkelanjutan. (*)
