Mataram, katada.id— Puluhan paket pekerjaan fisik diduga Pokir DPRD NTB dari Dapil VI di Kabupaten Bima dan Dompu disorot. Pekerjaan yang dibiayai APBD NTB tahun 2025 itu sarat bermasalah.
Hal itu diungkap aktivis sosial politik Fahrun Khomeini. Menurut dia, puluhan pekerjaan di salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) NTB diduga merugikan keuangan daerah miliaran rupiah.
“Puluhan paket dilaksanakan penyedia asal-asalan. Tidak sesuai spesifikasi teknis dan diduga merugikan uang publik miliaran rupiah,” ujarnya, pada katada.id, Rabu (7/10).
Menurut Direktur Laskar Akselarasi NTB ini, rata-rata temuan tiap paket rata-rata Rp20-25 juta. Angka itu kata dia terindikasi lantaran praktik ijon atau fee paket.
“Banyak sekali CV yang menggarap 3 paket proyek. Bahkan diantaranya ada penyedia yang garap sampai 6 paket, ditahun yang sama. Ini aneh dan janggal,” ungkapnya.
Menurut dia, dugaan penyimpangan program Pokir itu relevan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dasar itu pihaknya akan segera mengadukan itu melalui Aparatur Penegak Hukum (APH).
“Paket pekerjaan bermasalah itu menyangkut kepentingan publik. Dalam waktu dekat kita akan adukan ke APH permasalahan ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi dari SKPD terkait atas dugaan penyelewengan pelaksanaan Pokir DPRD NTB tersebut. (*)
