Dompu, katada.id–Berbagai persoalan infrastruktur dasar yang masih dikeluhkan masyarakat menjadi sorotan dalam audiensi antara Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Dompu (GMPD) dengan Bupati Dompu Bambang Firdaus, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu itu, GMPD menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi jalan rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, minimnya penerangan di sejumlah desa, hingga pelayanan air bersih yang dinilai belum optimal.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Bupati Bambang Firdaus mengakui bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Dompu masih menghadapi banyak keterbatasan. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan.
“Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, tetapi kami juga menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran dan kewenangan,” ujar Bambang Firdaus di hadapan peserta audiensi.
Bambang menjelaskan, pemerintah daerah memahami bahwa persoalan jalan, jembatan, penerangan jalan, dan layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang paling dirasakan masyarakat. Namun, kondisi APBD Kabupaten Dompu saat ini belum memungkinkan pemerintah melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap seluruh persoalan infrastruktur yang ada.
Ia mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan daerah masih relatif rendah dibandingkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara itu, dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat juga disebut tidak sebesar yang diharapkan.
Karena itu, Pemkab Dompu mengaku terus mengupayakan dukungan program dan pendanaan dari pemerintah pusat untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Bambang juga menegaskan bahwa kemampuan APBD saat ini baru memungkinkan pemerintah melakukan perawatan dan penanganan pada titik-titik infrastruktur yang dianggap paling mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Sementara itu, terkait layanan air bersih, Pemkab Dompu mengakui masih menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari kondisi perusahaan daerah air minum yang belum sehat. Pemerintah daerah, kata Bambang, tengah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari revitalisasi instalasi pengolahan air, perbaikan tata kelola kelembagaan hingga audit layanan.
Di sektor penerangan jalan, pemerintah juga mengakui masih banyak desa dan kelurahan yang belum terlayani secara optimal akibat keterbatasan jaringan maupun kondisi sarana yang sudah tidak memadai.
Sebelumnya, GMPD melalui perwakilannya, Wahyudin, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Selain mendesak perbaikan jalan rusak dan lampu jalan yang mati, GMPD juga mempertanyakan optimalisasi pelayanan air bersih serta arah prioritas pembangunan daerah.
Menjawab salah satu tuntutan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Irfan, menyebut beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan GMPD saat ini sedang memasuki tahapan persiapan tender.
“Beberapa ruas jalan yang menjadi tuntutan sedang dalam proses perencanaan tender dan akan segera dieksekusi pada tahun anggaran 2026,” katanya.
Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Meski pemerintah telah memaparkan berbagai kendala yang dihadapi, audiensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Dompu. Di tengah keterbatasan APBD yang diakui pemerintah, masyarakat kini menunggu sejauh mana berbagai rencana perbaikan yang dijanjikan dapat direalisasikan di lapangan (*)
