Lombok Utara, Katada.id – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara terus didorong melalui pembenahan sistem pemungutan pajak. Anggota Komisi II DPRD Lombok Utara dari Fraksi Gerindra, Artadi, meminta pemerintah daerah mempercepat digitalisasi transaksi pajak.
Menurut Artadi, sistem digital dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan. Terlebih, Lombok Utara memiliki kawasan pariwisata dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.
“Banyak kebocoran PAD dalam rangka menarik pajak, terutama di daerah pariwisata. Kami mendorong Bapenda menggunakan sistem digitalisasi untuk mengantisipasi kebocoran tersebut,” ujar Artadi, Senin (28/9/2026).
Dorongan itu telah disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Artadi meminta kebutuhan anggaran untuk penerapan sistem digital dapat disepakati agar program tersebut segera direalisasikan.
Menurutnya, digitalisasi akan membuat transaksi wajib pajak tercatat lebih transparan dan mudah dipantau. Pemerintah juga dapat memperoleh gambaran penerimaan secara lebih cepat berdasarkan transaksi yang terjadi di lapangan.
Artadi menyebut, Komisi II DPRD KLU sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Kabupaten Badung, Bali. Daerah tersebut dinilai berhasil memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah.
“Dari hasil kunjungan kami ke Bapenda Badung yang sudah menggunakan digitalisasi, peningkatan PAD-nya cukup besar dibandingkan sebelum menggunakan sistem tersebut,” katanya.
Kepala Bapenda Lombok Utara Tri Dharma sebelumnya juga menyatakan tengah menyiapkan digitalisasi transaksi pajak. Langkah itu menjadi bagian dari strategi mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia di tengah kebijakan efisiensi.
Artadi berharap sinergi DPRD dan pemerintah daerah dapat mempercepat penerapan sistem tersebut. Digitalisasi dinilai bukan hanya soal modernisasi pelayanan, tetapi juga instrumen pengawasan untuk memastikan potensi pajak daerah dapat masuk secara optimal ke kas daerah.(ham)
