Lombok Utara, Katada.id – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Skema tersebut dipilih sebagai alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
Pembahasan dilakukan melalui Capacity Building APJ di kantor PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Kegiatan menjadi bagian dari pendampingan pengembangan proyek melalui Project Development Facility (PDF) yang didukung Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara Hakamah menegaskan, legislatif ingin memastikan skema KPBU tidak mengganggu kemampuan fiskal daerah. Salah satu perhatian utama adalah mekanisme availability payment yang akan menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam jangka panjang.
“Kami perlu dijelaskan batas aman availability payment. PAD kami saat ini sekitar Rp 393 miliar. Apakah mencicil Rp 12 sampai Rp 16 miliar tidak mengganggu fiskal daerah?” ujarnya.
DPRD juga meminta kejelasan mengenai mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi serta bentuk penjaminan yang diberikan PT PII. Fasilitas PDF diharapkan dapat membantu pembiayaan tahap persiapan proyek, termasuk kajian dan konsultan.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, pembangunan APJ tidak sekadar menyediakan penerangan. Infrastruktur tersebut berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, keamanan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.
Menurutnya, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah perlu mencari pola pembiayaan inovatif. KPBU menjadi salah satu opsi yang dinilai dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT PII Donny Hamdani menyebut kajian proyek harus matang dari sisi teknis, finansial, sosial, dan lingkungan. Dengan persiapan tersebut, proyek diharapkan lebih menarik bagi badan usaha dan lembaga pembiayaan.
Menurut dia, dukungan tidak hanya diperlukan dari unsur legislatif dan eksekutif. Namun juga dalam bentuk masukan dan pandangan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (ham)
