Dompu – Bupati Dompu Bambang Firdaus berencana melakukan wawancara langsung terhadap tiga besar peserta pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses akhir penilaian sebelum menentukan pejabat definitif yang akan mengisi 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih kosong.
Ketua DPRD Dompu Muttakun menilai langkah yang diambil Bupati Bambang Firdaus merupakan hal yang wajar, karena kepala daerah merupakan pengguna (user) dari para pejabat yang nantinya akan memimpin perangkat daerah.
“Saya dukung bupati sebagai user yang memanfaatkan ASN terbaik. Bukannya tidak percaya pada pansel, ini hanya menindaklanjuti hasil pansel. Pak bupati ingin melihat dan berkomunikasi dengan ASN yang lolos tiga besar JPT ini,” kata Muttakun.
Menurutnya, sebelum menetapkan pejabat terpilih, kepala daerah perlu mendengarkan langsung gagasan dan melihat kemampuan para kandidat yang telah dinyatakan lolos tiga besar oleh panitia seleksi.
“Pak bupati perlu menggali dan mendengarkan langsung gagasan tiga besar. Ini kreativitas bupati untuk melakukan wawancara langsung guna melihat performance ASN,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses tersebut tidak berarti mengabaikan hasil kerja panitia seleksi (pansel), melainkan menjadi bentuk pendalaman terhadap para calon pejabat.
“Ini bagus sekali. Soalnya saya melihat pansel hanya menyerahkan tiga orang. Bupati ingin elaborasi lagi, ingin melihat kompetensi tiga orang sebelum ditetapkan,” katanya.
Muttakun juga menyebut, terdapat sejumlah peserta yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Dompu sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut.
“Bupati tidak terlibat dalam proses seleksi. Jadi sangat bagus, bupati sebagai user ingin bertemu dengan mereka dan menggali lebih jauh kemampuan para peserta,” imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Dompu Kurnia Ramadhan menilai rencana wawancara langsung tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit atau meritokrasi dalam birokrasi.
Menurutnya, meritokrasi bertujuan menempatkan seseorang pada jabatan berdasarkan kemampuan, prestasi dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan maupun latar belakang tertentu.
“Ini bagian dari meritokrasi, yaitu menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan berdasarkan kemampuan, prestasi dan kompetensinya. Sekaligus menolak penunjukan berdasarkan koneksi, kekayaan atau latar belakang sosial atau nepotisme,” katanya.
Ia menyebut terdapat dua tujuan utama dari penerapan sistem tersebut. Pertama, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap ASN untuk maju berdasarkan kerja kerasnya sendiri.
“Keadilan, yakni memberikan peluang yang setara bagi setiap orang sebagai calon pejabat untuk maju berdasarkan kerja kerasnya sendiri,” ujarnya.
Kedua, memastikan jabatan strategis ditempati oleh figur yang tepat. “Efisiensi dan profesionalisme, memastikan suatu pekerjaan atau posisi penting dipegang oleh orang yang tepat atau the right man in the right place,” katanya.
Kurnia menjelaskan, pejabat eselon II memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari merumuskan kebijakan teknis, menyusun program kerja hingga mengelola anggaran dan sumber daya manusia.
Karena itu, menurutnya, wawancara langsung oleh kepala daerah dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kompetensi, menguji kesesuaian visi dan misi kepala daerah, serta memastikan loyalitas birokrasi.
“Dan wawancara ini tidak ada yang salah. Ini bagian dari tahapan penentu dalam proses open bidding maupun job fit,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan proses seleksi yang dilakukan panitia sejauh ini telah mencakup aspek akademik, teknis, disiplin ilmu dan kompetensi birokrasi.
Namun, sebagai kepala daerah sekaligus pengguna akhir pejabat yang akan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, ia merasa perlu menggali aspek lain dari para kandidat.
“Saya kan usernya, saya penggunanya. Jadi harus saya tahu,” ujar Bambang, Selasa (2/6/2026).
Ia mengatakan persoalan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis maupun latar belakang pendidikan semata.
“Persoalan birokrasi ini tidak hanya semata kepada teknis, akademisi, pendidikan dan disiplin ilmu. Ada hal-hal lain yang mendukung. Nah mungkin itu tidak sempat oleh tim ini untuk mengetes dan menggali itu,” katanya.
Karena itu, Bambang berencana melakukan pendalaman langsung terhadap para peserta yang masuk tiga besar pada masing-masing OPD sebelum menentukan pejabat definitif.
Diketahui, sebanyak 75 pejabat eselon III dan administratur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu mengikuti seleksi terbuka untuk memperebutkan 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong.
Sebelas jabatan tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Dompu, Sekretaris DPRD, Kepala BKD dan PSDM, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
