Lombok Utara, Katada.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional guna mendukung penataan kawasan Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) secara optimal dan merata.
Langkah ini mendesak dilakukan mengingat infrastruktur pelayanan publik di destinasi internasional tersebut dinilai belum ideal jika dibandingkan dengan tingginya angka kunjungan wisatawan.
Anggota Fraksi PNI DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik menyatakan, pembahasan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi harus menjadi momentum penting untuk berbenah, baik dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun imbal balik fasilitas kepada masyarakat.
Berdasarkan serapan aspirasi, para pelaku usaha perhotelan dan restoran tidak keberatan dengan penyesuaian tarif pajak, asalkan diimbangi dengan komitmen nyata pemda dalam melakukan penataan kawasan.
Taufik menyoroti fasilitas penunjang mendasar seperti toilet umum yang volumenya masih sangat minim di Gili Trawangan, bahkan tidak ada sama sekali di Gili Meno.
Selain faskes, lampu jalan, dan pengelolaan sampah, infrastruktur jalan lingkar di Gili Air dan Gili Meno juga dikeluhkan karena belum tersentuh pengaspalan atau paving block secara optimal layaknya Gili Trawangan.
“Porsi anggaran untuk sarana publik di sana supaya diperhatikan, agar tidak ada kesan bahwa Tiga Gili hanya dijadikan sebagai objek pemeras PAD semata,” tegas mantan Kades Gili Indah tersebut, Sabtu (16/5/2026).
Sebagai Anggota Pansus, politisi Partai Perindo ini juga mendesak OPD teknis untuk membuka data kunjungan riil wisatawan secara transparan di pintu-pintu masuk seperti Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara demi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (ham)
